Pemerintah Kota Tanjungpinang menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kaur
Klikwarta.com, Tanjungpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu terkait peran pemerintah daerah dalam verifikasi dan validasi Program Prioritas Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), di Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Rabu (7/10/2026).
Mewakili Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Zulhidayat menyampaikan, kunjungan tersebut menjadi ruang berbagi informasi dan pengalaman dalam mendukung program nasional di daerah. Menurutnya, pelaksanaan program membutuhkan sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar sesuai kondisi serta kebutuhan masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana program nasional ini dapat berjalan dengan baik di daerah dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, sinergi dan koordinasi menjadi bagian penting dalam setiap prosesnya,” ujar Zulhidayat.
Zulhidayat menambahkan, komunikasi antardaerah penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus menjadi ruang saling belajar dalam pelaksanaan program prioritas nasional.
Sementara itu, Fogi Aliong menyampaikan terima kasih atas penerimaan Pemko Tanjungpinang. Ia menyebut, kunjungan tersebut memberikan sejumlah informasi dan pengalaman yang dapat menjadi bahan bagi DPRD Kabupaten Kaur dalam memahami peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan KDMP.
“Banyak hal yang kami dapatkan dari pertemuan ini, terutama terkait peran pemerintah daerah dalam mendukung dan melakukan verifikasi serta validasi program prioritas nasional,” ungkap Fogi.
Pertemuan turut membahas proses verifikasi dan validasi, peran perangkat daerah, serta koordinasi dalam mendukung pelaksanaan KDMP. Pertukaran informasi ini diharapkan menjadi referensi bagi kedua daerah untuk memperkuat pelaksanaan program agar berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Pemko Tanjungpinang terus mendorong komunikasi dan kolaborasi antardaerah sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan dan dukungan terhadap pelaksanaan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. (**)
