Elfahmi Lubis
Oleh: Elfahmi Lubis (Akademisi UMB)
Agusrin dalam Pilkada 2020 sedangkan memainkan psikologi massa, yaitu menguji reaksi dan respon publik terhadap perilaku massa yang tampak, dan yang tidak nampak berupa aspirasi, harapan, keinginan, dan motif. Dengan tujuan untuk mengambil keputusan politik apakah maju dalam pencalonan atau tidak di Pilkada serentak 2020.
Ini penting bagi Agusrin dan timnya, untuk mengetahui sejauh mana respon dan dukungan publik yang dikonversikan dalam bentuk elektablitas. Soalnya, Agusrin sadar bahwa masa "keemasan" dan popularitas dirinya tidak sebesar dulu, untuk itu beliau perlu menakar peluang dan dukungan rakyat terhadap dirinya. Lalu bagaimana peluang Agusrin dalam Pilkada 2020? Sampai saat ini secara resmi belum ada pernyataan resmi dari yang bersangkutan, apakah akan maju atau tidak dalam Pilkada Bengkulu 2020. Hanya saja, dari wacana politik elit lokal yang berkembang kemungkinan beliau maju dalam Pilgub masih tetap terbuka lebar.
Hal itu terbukti, dari massifnya alat sosialisasi berupa APS yang bersangkutan diberbagai sudut kota dan kabupaten. Terkadang kita melihat alat peraga sosialisasinya sedang berpasangan dengan Imron Rosyadi, terkadang dengan Izda Putra, terkadang dengan Leni Jhon Latief, terkadang dengan Anarulita Muchtar. Itu semua sebagaimana yang saya kemukakan diatas, adalah bagian strategis politik Agusrin untuk melihat seberapa besar dukungan publik terhadap dirinya, sekaligus untuk menjajaki siapa pasangannya nanti yang bisa memberikan insentif politik berupa elektabilitas.
Secara psikologi politik, memang sosok Agusrin ini cukup fenomenal dan memberikan kesan mendalam bagi masyarakat Bengkulu. Figur Agusrin yang muda dan enerjik telah memukau dan menghipnotis banyak orang, terlepas beliau juga memiliki track record buruk di mata publik, sebagai mantan Narapidana kasus korupsi. Selama menjadi gubernur Bengkulu, harus diakui bahwa sosok Agusrin memiliki ambisi dan terobosan besar bagi daerah, melalui proyek-proyek pembangunan mercusuarnya. Bahkan, ada yg mengatakan Agusrin adalah "gubernur punya visi menggila" dan cenderung progresif.
Oleh sebab itu, beliau pada Pilgub periode kedua, dengan mudah melanggeng memenangkan kontestasi Pilkada. Walaupun diperiode kedua beliau hanya bisa menikmati kepemimpinan kurang dari 1 tahun karena tersandung kasus hukum korupsi dana Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Penerima Atas Tanah dan Bangunan Bengkulu (PBB-BPHTB) tahun 2006-2007. Kasus ini memaksa beliau harus rela melepaskan jabatan gubernur dan digantikan wakilnya Junaidi Hamsyah sampai akhir masa jabatan gubernur. Soal peta dukungan Parpol sebagai tiket untuk menuju pencalonan, sebenarnya masih terbuka lebar bagi Agusrin.
Partai Demokrat (5 kursi) dan Nasdem (5 kursi) sebenarnya sudah cukup untuk menghantarkan beliau memperoleh tiket ke Pilgub.
Kenapa saya memprediksi Demokrat dan Nasdem sebagai parpol yang memiliki peluang besar untuk mengusung Agusrin, pasti punya argumentasi akademis dan politis. Demokrat walau bagaimana punya hubungan emosional dengan Agusrin, karena beliau pernah menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Propinsi Bengkulu dan sampai hari ini Agusrin masih memiliki hubungan dekat dengan elit Demokrat baik di daerah maupun nasional. Sedangkan, dengan Partai Nasdem, itu lebih karena alasan jika Agusrin menggandeng Imron Rosyadi sebagai calon wakil gubernur mendampingi beliau, maka Nasdem berpeluang besar mendukung duet ini. Karena Ketua DPW Nasdem Bengkulu adalah Fery Ramli adalah keponakan dari Imron Rosyadi, sehingga perkawinan hubungan biologis dan politis itulah sebagai dasar saya mengatakan Nasdem punya kans besar mengusung pasangan Agusrin dan Imron Rosyadi.
Lalu bagaimana elektabilitas Agusrin sendiri? Agusrin memang sosok dipuja dan dicaci, bagi pemujanya Agusrin masih menghipnotis dan ada kerinduan kepada beliau untuk kembali memimpin Bengkulu. Masih tingginya respon publik pada sosok mantan gubernur ini, membuktikan bahwa pesona politik beliau masih belum luntur. Pola kepemimpinan beliau yg agresif, mendengar, dan suka turun ke tengah-tengah rakyat membuatnya sosoknya mendapatkan tempat spesial di hati rakyat, terutama di daerah basis dukungannya Bengkulu Selatan. Bahkan banyak pihak yang memprediksi, jika Agusrin benar mencalonkan diri sebagai gubernur Bengkulu, sungguh merepotkan pesaingnya Rohidin Mersyah dan Helmi Hasan. Terutama, bagi sang calon patahana Rohidin, karena bisa menggerus dukungan suara kepadanya yang juga mengandalkan suara dari Bengkulu Selatan.
Diperoleh informasi elektabilitas Agusrin di Bengkulu masih sangat tinggi dan efektif memecahkan perolehan suara dari para pesaingnya. Namun jalan Agusrin tidak juga dikatakan mulus untuk bersaing memperebutkan kursi panas BD 1. Ganjalan yang sangat menohok bagi beliau adalah track record (rekam jejak) dan integritas beliau yang "cacat" di mata sebagian publik Bengkulu. Statusnya mantan narapidana kasus korupsi, bisa menghentikan seluruh langkah politik beliau menuju Pilkada 2020.
Parpol harus berhitung dan mengkalkulasi secara cermat, sebelum mengambil keputusan untuk mengusung beliau sebagai calon gubernur. Soalnya, masing-masing parpol juga terikat dengan kode etik dan aturan internal partai yang tidak boleh mengusung calon kepala daerah yang pernah tersangkut kasus hukum terutama pidana korupsi.
Dengan demikian sangat sulit bagi Agusrin untuk bisa menyakinkan para elit parpol agar memberikan tiket politik kepada dirinya. Soalnya, tiket politik untuk maju ke kontestasi Pilkada merupakan hak veto dari DPP partai, bukan domain elit Parpol ditingkat lokal. Pastilah masing-masing pimpinan Parpol meminta masukan mempertimbangkan rekam jejak para calon yang akan direkomendasikan untuk diusung dalam Pilgub Bengkulu 2020. Status Agusrin sebagai mantan narapidana kasus korupsi, pasti sangat menyulitkan bagi pimpinan parpol untuk memberikan tiket kepada beliau. Namun dalam politik tidak ada yang tidak mungkin, semuanya masih sangat cair dan bisa berubah setiap saat.
Dinamika politik masih sangat dialektis dan lentur, apalagi budaya politik di Indonesia terbiasa dengan penyakit amnesia. Banyak contoh mereka yang pernah tersandung kasus hukum, kembali lagi berkuasa dan memegang jabatan/posisi penting dalam struktur politik baik daerah maupun nasional.
Dengan demikian rekam jejak dan track record seseorang tidak begitu berpengaruh pada elektabilitas politiknya ketika kembali mau memperebutkan jabatan politik. Hal lain yang menjadi menjadi batu sandungan bagi Agusrin adalah menyelinapnya kepentingan dinasti dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Selama ini sering muncul cibirin publik bahwa ketika beliau menjadi gubernur dulu, muncul penguasa-penguasa kecil dalam lingkaran kekuasaannya.
Selain itu Agusrin akan mendapatkan perlawanan dari kelompok masyarkat civil society dan pengiat korupsi di daerah ini, come back kembali Agusrin bakal memicu kembali perlawanan dari kelompok ini. Kalau ini terjadi, maka sangat merepotkan Agusrin karena bisa menjadi gangguan politik yang bisa menggerus kepercayaan dan elektabilitas publik kepadanya. Bagaimana realitas politik yang bakal terjadi ke depan, apakah Agusrin akan melenggang dalam kontestasi Pilkada Bengkulu 2020, atau langkahnya akan terhenti karena tidak memperbolehkan tiket dari Parpol pengusung, atau bisa saja keputusan pribadi beliau memang menyatakan tidak mau maju dalam kontestasi Pilkada. Kita tunggu saja, apa yang akan terjadi dalam dinamika politik di hari-hari kedepan. (*)
