Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, Husnul Aqib
Klikwarta.com, Pantura - Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, Husnul Aqib, kembali mengingatkan pemerintah agar tidak menutup mata terhadap persoalan yang dihadapi ribuan nelayan di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Timur.
Mulai dari Brondong di Kabupaten Lamongan hingga wilayah pesisir Kabupaten Tuban, nelayan mengeluhkan hasil tangkapan yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Husnul Aqib, salah satu penyebab utama yang banyak dikeluhkan masyarakat pesisir adalah semakin parahnya pendangkalan di sejumlah kawasan perairan dan muara yang menjadi jalur keluar masuk kapal nelayan.
"Kami sudah bertahun-tahun menyampaikan persoalan ini. Pendangkalan kawasan pesisir dan alur pelayaran nelayan harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jika dibiarkan, dampaknya bukan hanya terhadap aktivitas melaut, tetapi juga terhadap kesejahteraan ribuan keluarga nelayan," ujar Husnul Aqib
Legislator PAN itu menjelaskan, nelayan di sejumlah sentra perikanan Pantura seperti Brondong, Paciran, Palang, Bancar hingga pesisir Tuban kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Selain cuaca yang tidak menentu dan gelombang tinggi, mereka juga harus berhadapan dengan perubahan kondisi perairan yang menyebabkan daerah tangkapan ikan bergeser semakin jauh ke tengah laut.
Akibatnya, biaya operasional melaut meningkat karena nelayan harus menghabiskan lebih banyak bahan bakar untuk menjangkau lokasi penangkapan yang produktif.
"Nelayan mengeluh hasil tangkapan semakin sedikit. Mereka harus melaut lebih jauh dengan biaya solar yang lebih besar. Sementara hasil yang dibawa pulang tidak sebanding dengan pengeluaran," katanya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur menunjukkan sektor perikanan tangkap masih menjadi penopang ekonomi masyarakat pesisir.
Kabupaten Lamongan bahkan menjadi salah satu daerah dengan produksi perikanan tangkap terbesar di Jawa Timur. Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong selama ini dikenal sebagai salah satu pusat pendaratan ikan terbesar di Indonesia.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, nelayan mengaku produktivitas tangkapan cenderung mengalami tekanan. Selain faktor perubahan iklim dan cuaca ekstrem, sedimentasi yang terjadi di sejumlah wilayah pesisir diduga ikut memengaruhi ekosistem laut dan mobilitas armada nelayan.
Husnul Aqib menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat perlu melakukan pemetaan menyeluruh terhadap tingkat sedimentasi di kawasan pesisir Pantura Jawa Timur agar langkah penanganan dapat dilakukan secara terukur.
"Pendangkalan ini bukan hanya masalah pelayaran kapal. Ketika sedimentasi semakin parah, ekosistem laut juga ikut berubah. Dampaknya bisa berpengaruh terhadap habitat ikan dan pada akhirnya memengaruhi hasil tangkapan nelayan," ujarnya.
Ia juga meminta adanya program pengerukan berkala di kawasan muara dan alur pelayaran yang mengalami sedimentasi tinggi. Selain itu, dukungan terhadap nelayan kecil harus diperkuat melalui bantuan sarana melaut, subsidi bahan bakar yang tepat sasaran, hingga perlindungan sosial saat cuaca buruk menghambat aktivitas penangkapan ikan.
Menurut Husnul, nelayan merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kontribusi besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional, khususnya penyediaan sumber protein bagi masyarakat. Karena itu, keberlangsungan usaha mereka harus menjadi perhatian pemerintah.
"Jangan sampai nelayan terus menanggung beban sendiri. Mereka adalah pahlawan protein yang setiap hari mempertaruhkan keselamatan di laut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Negara harus hadir memberikan solusi," tegasnya.
Anggota DPRD Jatim dari daerah pemilihan Lamongan-Tuban itu berharap pemerintah segera menyusun langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi persoalan yang dihadapi nelayan. Sebab tanpa intervensi yang konkret, penurunan produktivitas sektor perikanan tangkap dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat pesisir dan mengganggu roda perekonomian daerah.
"Ini menyangkut masa depan masyarakat pesisir. Pemerintah harus bergerak cepat, mulai dari penanganan pendangkalan, peningkatan infrastruktur pelabuhan perikanan, hingga penguatan kesejahteraan nelayan. Jangan sampai keluhan yang sama terus berulang setiap tahun tanpa solusi yang jelas," pungkas Husnul Aqib. (**)
