Wakapolda Bengkulu Kombes Pol Budi Widjanarko usai melakukan pertemuan dengan nelayan.
Klikwarta.com - Mediasi untuk meredam konflik nelayan trawl dan nelayan tradisional yang dipimpin Wakapolda Bengkulu Kombes Pol Budi Widjanarko digelar di Aula Dharma Karta Dit Lantas Polda Bengkulu, Kamis (08/03/2018). Dalam mediasi ini, pihak kepolisian menegaskan kepada para nelayan bahwa alat tangkap trawl dilarang dan akan ditindak tegas apabila tetap dipakai.
Wakapolda Budi Widjanarko mengungkapkan bahwa para nelayan sudah memahami alat tangkap trawl itu dilarang oleh pemerintah dan nelayan trawl sudah siap untuk mengganti alat tangkap trawl dengan alat tangkap yang dianjurkan oleh perintah. Namun yang menjadi masalah situasi masa transisi peralihan alat tangkap.
"Jadi pada intinya mereka (nelayan trawl, red) sudah siap untuk mengganti alat tangkap trawl, tetapi yang mereka masih pikirkan adalah masa transisi ini," ungkapnya usai melakukan pertemuan dengan nelayan.
Ia juga menyampaikan bahwa TNI dan Polri menginginkan di Provinsi Bengkulu situasinya menjadi kondusif, bila nelayan melakukan tindakan unjuk rasa, menutup objek vital nasional dan menutup jalan yang mengakibatkan kerugian semua pihak, maka TNI dan Polri akan menindak dengan tegas.
"Yang pasti TNI bersama Polri di Bengkulu ini menginginkan situasi kondusif, apabila terjadi lagi tindakan-tindakan yang merugikan semua pihak tentunya akan kita tindak dengan tegas," katanya.
Sementara Ujang ketua Aliansi Nelayan Tradisional Bengkulu (ANTB) menyampaikan bahwa dalam pertemuan memang belum ditemukan solusi yang pas. "Jadi tidak ada hasil dalam pertemuan tadi, karena mereka menginginkan hasil. Kita tidak bisa bilang apa-apa," singkatnya.
Pantauan media ini, mediasi tersebut dilakukan secara tertutup, kurang lebih utusan nelayan sebanyak 15 perwakilan dari masing-masing Nelayan yang ikut hadir. Dalam Pertemuan dihadiri juga Danrem 041 Gamas, Kolonel Inf Irnando dan Danlanal Letkol Laut Izudin. (Alfin)
