Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, berpidato dalam Sidang Paripurna penetapan RAPBD 2026 di gedung DPRD, Kamis (27/11/2025).
Klikwarta.com, Karanganyar – Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta di bawah kepemimpinan Wali Kota Respati Ardi menunjukkan sikap tegas dan optimistis dalam menghadapi pemangkasan transfer dana dari pemerintah pusat senilai lebih dari Rp199 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
Alih-alih gentar, Pemkot menjadikan tekanan fiskal ini sebagai momentum untuk menata ulang prioritas melalui strategi zero-based review. Komitmen kuat tersebut diresmikan dalam Sidang Paripurna penetapan RAPBD 2026 di gedung DPRD, Kamis (27/11/2025).
Wali Kota Respati Ardi, yang didampingi Wakil Wali Kota Astrid Widayani, tampak mengenakan beskap berwarna biru langit, sebuah simbol yang diyakini melambangkan keyakinan dan harapan tinggi Pemkot dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah.
Dalam pidatonya, Wali Kota Respati menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan pernah mengorbankan kualitas layanan publik. Inilah janji utama Pemkot Surakarta kepada warganya.
"Efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan, tapi menata ulang prioritas agar manfaatnya tepat sasaran. Layanan dasar kepada masyarakat tidak boleh terkorbankan," tegas Respati.
Pemkot Surakarta telah mengidentifikasi dan mengamankan program-program krusial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, yang tetap menjadi fokus pendanaan utama.
Program-program tersebut di antaranya yakni program kesehatan komprehensif melalui penguatan Posyandu Plus 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang mencakup gizi, imunisasi, dan pemantauan tumbuh kembang anak, akselerasi layanan kesehatan mental dan penguatan psikologi klinis sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup warga.
Untuk mengelola anggaran yang kian terbatas secara efektif, Pemkot Surakarta mengadopsi pendekatan zero-based review dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini berfokus pada penghentian total belanja seremonial dan konsolidasi program yang kurang relevan.
Selain pengetatan, RAPBD 2026 diarahkan untuk tancap gas pada program-program yang berorientasi pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
Menurut Respati, investasi pada SDM adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Program prioritas yang siap dijalankan mencakup UMKM Center, Rumah Siap Kerja*m, dan Penguatan Layanan Dasar.
Secara keseluruhan, alokasi belanja daerah dalam APBD 2026 akan dipayungi oleh empat bidang strategis yang menjadi kerangka kerja Pemkot untuk memacu kemajuan kota, yaitu penguatan sumber daya manusia (SDM), pertumbuhan ekonomi inklusif, pengembangan infrastruktur terintegrasi, dan reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Menutup sesi Paripurna, Wali Kota Respati Ardi menyatakan bahwa tekanan fiskal bukanlah halangan, melainkan pemantik motivasi.
"Tekanan fiskal bukan penghambat, melainkan tantangan yang mesti kita hadapi bersama. Dengan tata kelola yang disiplin dan kolaborasi yang solid, 2026 akan menjadi tahun penguatan fondasi pembangunan Surakarta," pungkasnya.
Pewarta : Kacuk Legowo
