Kegiatan sosialisasi "Penguatan Gerakan Kebajikan Pancasila kepada Masyarakat Karanganyar" bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa (15/7/2025)
Klikwarta.com, Karanganyar - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, kembali menekankan krusialnya penguatan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, meski nilai-nilai tersebut telah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari.
Penegasan ini disampaikan Rinto saat menghadiri kegiatan sosialisasi "Penguatan Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Masyarakat Karanganyar" bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa (15/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa penguatan ideologi Pancasila merupakan fondasi penting untuk mempererat kebangsaan dan mencegah potensi perpecahan.
"Kita sudah melaksanakan nilai Pancasila setiap hari, tapi tetap butuh penguatan. Nilai-nilai ini harus terus digaungkan untuk menjaga persatuan," kata politisi Partai Demokrat itu.
Rinto Subekti juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran pemerintah untuk BPIP, terutama di tengah kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut adanya relaksasi anggaran untuk BPIP yang dianggap sangat krusial agar program sosialisasi dan pembinaan ideologi dapat berjalan optimal. Selain itu, Rinto mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembinaan Ideologi Pancasila dapat segera rampung tahun ini.
"Harapannya, RUU ini akan memuat semua norma Pancasila dan menjadi pedoman hukum yang kuat bagi seluruh elemen bangsa," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP, Agus Moh. Najib, menjelaskan urgensi pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pancasila di Karanganyar. Ia menyoroti dampak pasca reformasi yang secara signifikan menjauhkan generasi muda dari nilai-nilai dasar bangsa.
"Dulu ada BP7. Setelah reformasi, lembaga seperti itu vakum cukup lama. Akibatnya, anak-anak kita hari ini sangat minim pemahaman soal Pancasila," ungkap Agus.
Agus menambahkan bahwa Pancasila baru kembali diwajibkan sebagai mata pelajaran setelah hampir dua dekade, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 sebagai turunan dari UU Sistem Pendidikan Nasional 2023. Ia pun menegaskan komitmen BPIP dalam mengembalikan pemahaman Pancasila di tengah masyarakat.
"Hasil survei menunjukkan kekhawatiran. Karena itu, kita giatkan kembali sosialisasi ke daerah-daerah seperti ini," tandasnya.
Pewarta : Kacuk Legowo
