Badai Fitnah di Tengah Tingginya Elektabilitas Sufmi Dasco Ahmad

Kamis, 19/11/2026 - 21:40
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad

Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad

Oleh: Yakub F Ismail

Klikwarta.com, Jakarta - Di tengah derasnya arus informasi dan pertarungan opini di ruang maya, nama Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, kembali menjadi sasaran pembicaraan.

Narasi itu muncul kembali dengan bumbu tudingan yang sama, yakni mengaitkannya dengan bisnis kasino dan perjudian daring di Kamboja. 

Sejatinya isu tersebut bermula dari laporan investigasi media Tempo yang ramai di platform media digital pada pertengahan November 2026. 

Kendati begitu, di balik riuhnya pemberitaan dan berbagai spekulasi, ada satu prinsip penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu bahwa tudingan bukanlah bukti itu sendiri dan keterkaitan bisnis bukanlah otomatis keterlibatan dalam tindak pidana.

Menanggapi narasi miring tersebut, Dasco sendiri bahkan telah bersuara lantang membantah tuduhan keterlibatannya dalam praktik judi online maupun penyebaran data pribadi. 

Ia memang mengakui pernah memiliki hubungan bisnis dengan Golden Oasis Real Estate and Entertainment, sebagaimana tercantum dalam Curriculum Vitae (CV) yang disampaikan pada 2022 ketika akan menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT MNC Digital Entertainment Tbk. 

Namun, yang perlu dicatat adalah bahwa pengakuan mengenai hubungan bisnis tersebut tidak serta-merta mengindisikan adanya keterlibatan dalam aktivitas perjudian. 

Di tengah situasi ini, publik perlu membedakan fakta dari asumsi, sekaligus memberikan ruang bagi klarifikasi dan proses pembuktian yang objektif. 

Terlebih, di saat Dasco juga memperlihatkan komitmen politiknya dalam mendorong agenda legislasi strategis, termasuk pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset pada 19 November 2026. 

Lantas, pantaskah seluruh pengabdian dan rekam jejak seseorang ditenggelamkan oleh tudingan yang belum terbukti?

*Jangan Hakimi Dasco Bermodal Tudingan*

Dalam kehidupan demokrasi, kritik memang diperlukan, terutama jika kritik itu ditujukan kepada pejabat publik.

Hal itu merupakan sesuatu yang wajar, bahkan diperlukan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan kekuasaan. 

Namun, kritik tetaplah harus didasarkan atas fakta, bukan berkembang menjadi penghakiman yang mengabaikan prinsip keadilan. 

Di sinilah letak poin pentingnya. Bahwa kritik juga perlu ditempatkan secara proporsional dalam menyikapi tudingan terhadap Dasco.

Hal ini penting mengingat, nama Dasco belakangan kembali diseret dalam perbincangan hanya karena tudingan keterkaitan dengan bisnis kasino dan judi online di Kamboja. 

Padahal, narasi hanya diambil dari laporan investigasi Tempo.

Momen itu bak gayung bersambut di tengah ekosistem digital yang sering kali lebih mengutamakan sensasi daripada verifikasi, batas antara informasi, dugaan, dan kesimpulan kerap menjadi kabur.

Padahal, Dasco sendiri pernah mengklarifikasi isu liar tersebut dengan tegas. Data pribadinya pun ikut tersebar luas. 

Publik seharusnya memberikan ruang bagi penjelasan tersebut untuk diuji berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Jika terdapat indikasi pelanggaran hukum, tentu mekanisme hukum harus berjalan. Namun, apabila tidak terdapat bukti yang menguatkan tuduhan, tidak sepatutnya seseorang terus-menerus dibebani stigma yang merusak kehormatan dan reputasinya.

Lebih jauh, penyebaran informasi pribadi tanpa hak juga bukan perkara biasa. Praktik doxing dapat mengancam privasi, keselamatan, dan keamanan seseorang. 

Kebebasan berekspresi tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menyerang kehormatan orang lain melalui penyebaran data pribadi maupun narasi yang belum terverifikasi.

Dalam konteks ini, Dasco perlu dibersihkan dari narasi sesat yang menyudutkan namanya tanpa dasar pembuktian yang memadai. Bukan berarti seorang pejabat publik harus kebal kritik, melainkan setiap kritik harus memiliki landasan yang benar. 

Jangan sampai opini yang dibangun berulang-ulang di ruang digital akhirnya dianggap sebagai kebenaran, sementara fakta dan klarifikasi justru kehilangan tempat.

Keadilan tidak boleh bekerja berdasarkan popularitas sebuah tudingan. Dasco berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk hak untuk membela diri dan memulihkan nama baiknya. 

Sebab, dalam negara hukum, seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah hanya karena namanya ramai diperbincangkan.

*Rekam Jejak dan Dedikasi*

Di luar kontroversi yang sengaja dihembuskan kencang, penting bagi publik untuk melihat sosok Dasco secara lebih utuh. 

Biar bagaimanapun, Dasco merupakan salah satu figur penting dalam dinamika politik nasional. 

Posisi yang diduduki saat ini menempatkannya pada tanggung jawab besar, bukan hanya dalam mengelola komunikasi politik, tetapi juga memastikan agenda-agenda strategis negara dapat berjalan melalui mekanisme kelembagaan yang demokratis.

Dalam perjalanan politiknya, Dasco dikenal aktif menjalankan fungsi representasi dan komunikasi politik di parlemen. 

Perannya dalam berbagai dinamika legislasi dan komunikasi antarlembaga memperlihatkan bahwa politik tidak semata-mata tentang perebutan pengaruh, melainkan juga kemampuan membangun kesepahaman untuk mencapai kepentingan yang lebih besar. 

Tentu, setiap kiprah pejabat publik tetap layak dievaluasi secara kritis. Namun, evaluasi tersebut semestinya dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi, tanggung jawab, dan hasil kerja yang nyata.

Salah satu hal yang patut mendapat perhatian adalah komitmennya dalam mendorong percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Pada Kamis, 19 November 2026, RUU Perampasan Aset akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. 

Momentum ini menjadi bagian penting dari perjalanan pembaruan instrumen pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola penegakan hukum di Indonesia.

Kehadiran regulasi tersebut diharapkan memperkuat upaya negara dalam memulihkan kerugian akibat tindak pidana, khususnya korupsi, serta memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dapat dengan mudah dinikmati oleh para pelakunya. 

Memang, implementasinya kelak harus tetap menjunjung tinggi kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip peradilan yang adil. 

Tetapi, dari sisi agenda pemberantasan korupsi, pengesahan regulasi ini merupakan langkah yang patut diapresiasi.

Komitmen mendorong agenda legislasi strategis semacam ini memperlihatkan pentingnya peran politik dalam menghasilkan kebijakan yang berdampak bagi kepentingan publik. 

Dasco patut diapresiasi apabila kontribusinya dalam mempercepat proses tersebut dapat terus dikawal hingga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada akhirnya, bangsa ini membutuhkan iklim politik yang sehat, tempat perbedaan pandangan tidak berubah menjadi permusuhan personal dan kritik tidak berkembang menjadi pembunuhan karakter. 

Dasco, sebagaimana pejabat publik lainnya, tentu harus terbuka terhadap pengawasan. Namun, pengawasan juga harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.

*Penulis adalah founder Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR)*

Tags

Berita Terkait