Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Saryadi
Klikwarta.com, Jakarta - Pemulihan layanan pendidikan pascabencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data per hari ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus melakukan percepatan dengan mulai menyalurkan bantuan revitalisasi tahap pertama bagi satuan pendidikan yang mengalami kerusakan akibat bencana serta dengan membangun Ruang Kelas Sementara (RKS).
Bantuan revitalisasi mulai diberikan secara bertahap kepada 187 satuan pendidikan dengan total anggaran Rp50 miliar. Revitalisasi ini mencakup 140 satuan PAUD dengan nilai Rp500 juta, 5 SLB senilai Rp6,45 miliar, 2 PKBM dan 1 SKB dengan total Rp1 miliar, serta 39 SMK dengan nilai Rp42,2 miliar. Sementara itu, untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, proses verifikasi dan validasi telah dilakukan dan saat ini masih dalam tahap penghitungan kebutuhan.
Selain bantuan revitalisasi, Kemendikdasmen juga melakukan percepatan pemulihan dengan menyalurkan bantuan RKS sebanyak 672 unit dengan total anggaran Rp 3,5 miliar. Bantuan RKS ini menjangkau 194 RKS PAUD, 12 RKS SLB, dan 372 RKS SMK dengan nilai Rp4 juta per RKS, serta 65 RKS SMP dan 29 RKS SMA dengan nilai Rp15 juta per RKS.
Kemendikdasmen juga mencatat sebanyak 2.447 satuan pendidikan telah melakukan kembali proses pembelajaran. Dari jumlah tersebut, 487 di antaranya kembali menyelenggarakan secara normal di ruang kelas, dan 1.960 satuan pendidikan lainnya menyelenggarakan pembelajaran dalam berbagai moda darurat, baik di tenda, ruang terbuka, maupun ruang kelas darurat.
“Kabar baik tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pihak yang bergotong royong membantu agar layanan pendidikan di NTT dapat bangkit dan pulih seperti sediakala. Kemendikdasmen terus berkomitmen mendukung proses pemulihan layanan pendidikan di NTT agar kegiatan pembelajaran kembali berlangsung secara optimal dan seluruh murid tetap memiliki ruang untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita,” Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Senin (14/9).
Pendampingan Psikososial dan Penyediaan Ruang Kelas Darurat
Selain penyaluran bantuan revitalisasi dan pembangunan RKS, Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Saryadi, menyampaikan bahwa Kemendikdasmen turut memberikan pendampingan psikososial kepada 75 sekolah melalui kolaborasi dengan berbagai mitra. Selanjutnya, Kemendikdasmen juga akan melaksanakan pelatihan bagi 120 fasilitator nasional dan 1.700 fasilitator daerah yang nantinya akan mendukung pendampingan bagi sekitar 51 ribu pendidik dan tenaga kependidikan di tujuh kabupaten terdampak.
“Langkah ini dilakukan untuk kembali membangun mental dan semangat para warga sekolah agar proses pembelajaran kembali pada situasi normal,” tutur Saryadi.
Menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan keberlanjutan layanan pendidikan, Saryadi menjelaskan Kemendikdasmen juga telah mendistribusikan tenda kelas darurat dengan total nilai Rp5,5 miliar. Bantuan tenda tersebut telah tersebar dan didistribusikan seluruhnya ke Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Ende.
Di sisi lain, bantuan awal senilai Rp6 miliar juga telah Kemendikdasmen salurkan ke tujuh kabupaten terdampak. Bantuan tersebut meliputi 10.000 paket makanan anak, 1.000 paket sembako, 5.500 school kit, 1.500 family kit, serta 10.000 buku bacaan.
“Kami turut mengapresiasi langkah pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di NTT yang telah menerbitkan surat edaran maupun keputusan terkait penyelenggaraan pendidikan pascabencana. Kebijakan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana,” ujarnya.
Kepada keluarga warga sekolah yang kehilangan anggota keluarga maupun mengalami luka akibat gempa, Saryadi menuturkan Kemendikdasmen telah menyalurkan santunan dengan total Rp330 juta, yang terdiri Rp5 juta bagi setiap peserta didik yang meninggal dunia, Rp10 juta bagi guru yang meninggal dunia, Rp2 juta bagi guru yang mengalami luka, serta Rp1 juta bagi peserta didik yang mengalami luka.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk terus bergotong royong memastikan hak pendidikan anak-anak NTT tetap terpenuhi, sekalipun dalam kondisi darurat,” tutup Saryadi.
(Kontributor : Arif)
