BRICS Trade Union Forum Ke-15 Di Hyderabad Resmi Ditutup, Delegasi Indonesia Soroti Masa Depan Pekerja di Era AI
Klikwarta.com, India - BRICS Trade Union Forum (TUF) ke-15 yang digelar di Hyderabad, India, resmi ditutup pada 16 Juli 2026. Forum internasional ini berlangsung selama tiga hari penuh dengan agenda yang padat dan diskusi yang intensif.
Dengan mengusung tema "Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability", forum tersebut menjadi ruang strategis bagi perwakilan serikat pekerja nasional dari negara-negara BRICS. Tujuannya merumuskan arah kebijakan ketenagakerjaan di tengah percepatan transformasi global.
Delegasi Indonesia dari KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) AGN turut ambil bagian secara aktif dalam seluruh rangkaian forum ini.
Dalam sesi diskusi kritis tentang masa depan dunia kerja, delegasi Indonesia yang diwakili William Yani Wea, terlibat langsung mengawal isu-isu strategis. Pembahasan mencakup tantangan otomatisasi hingga urgensi perlindungan hak-hak pekerja di era kecerdasan buatan (AI).
"Keterlibatan KSPSI AGN dalam perumusan menjadi motor penggerak bagi aspirasi Indonesia untuk memastikan inovasi teknologi dibarengi dengan inovasi hukum dan sosial," kata William Yani dalam keterangannya, Jumat (17/7/2026).
Pria yang akrab disapa Willy itu menambahkan, sesuai dengan tema Konferensi Tingkat Tinggi BRICS untuk Membangun Ketahanan, Inovasi, Kerja Sama, dan Keberlanjutan, maka forum ini harus menjadi peluang berharga untuk menciptakan kemajuan transformatif di dunia kerja.
Willy menegaskan, masa depan pekerjaan harus bersifat inklusif, adil, dan memberi manfaat bagi semua pihak. Ia menilai ini adalah momentum penting agar serikat pekerja memiliki peran kelembagaan dalam mekanisme tata kelola dan proses pengambilan keputusan di BRICS.
"Dialog sosial yang bermakna dan kerja sama tripartit yang efektif sangat penting untuk mengatasi tantangan yang muncul dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi diterjemahkan menjadi peningkatan standar hidup bagi kaum pekerja," tandas Willy.
Ditha Julieta, delegasi Indonesia lainnya, juga menekankan bahwa serikat pekerja harus ditempatkan pada posisi sentral dalam setiap proses perumusan kebijakan. Menurut pandangan delegasi Indonesia, keterlibatan aktif pekerja dalam merancang kebijakan pengembangan keterampilan adalah hal yang mutlak.
Sebab kebijakan yang disusun bersama pekerja akan jauh lebih efektif dibandingkan kebijakan yang dibuat tanpa mengakomodasi aspirasi pekerja itu sendiri.
"Komitmen solid dari seluruh delegasi Indonesia, termasuk partisipasi Anda dalam forum ini, semakin mempertegas posisi tawar Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di tingkat internasional," ujar Ditha.
Menutup rangkaian acara, delegasi Indonesia menegaskan bahwa solidaritas antar-serikat pekerja BRICS merupakan kunci untuk menghadapi tantangan global seperti otomatisasi dan krisis iklim.
"Dengan semangat kolaborasi, KSPSI AGN berkomitmen untuk terus membawa aspirasi pekerja Indonesia ke panggung internasional demi keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi yang lebih merata," pungkas Ditha.
BRICS Trade Union Forum ke-15 menghasilkan Tujuh Poin Utama Deklarasi Strategis. Hasil dari forum ini dituangkan dalam Deklarasi Komprehensif yang menyoroti urgensi perlindungan pekerja di tengah disrupsi teknologi. Para delegasi menyepakati tujuh poin krusial sebagai fondasi masa depan dunia kerja, yakni:
1. *Implementasi Pekerjaan Layak di Platform Ekonomi*: Forum mendesak pemerintah negara-negara BRICS untuk segera mengintegrasikan Konvensi ILO 2026 tentang Pekerjaan Layak di Platform Ekonomi ke dalam legislasi nasional guna memberikan perlindungan hukum, hak berorganisasi, dan jaminan sosial bagi pekerja digital.
2. *Transformasi AI yang Berpusat pada Manusia*: Menegaskan bahwa teknologi dan AI harus berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kapasitas manusia (human capacity) dan produktivitas. Keputusan krusial seperti evaluasi kinerja atau PHK tidak boleh sepenuhnya didasarkan pada algoritma tanpa adanya pengawasan manusia yang efektif.
3. *Pengembangan Keterampilan Melalui Lifelong Learning*: Forum menekankan bahwa pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) harus menjadi keterampilan dasar bagi pekerja masa depan untuk mencegah pengangguran akibat transisi industri.
4. *Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan*: Komitmen kuat untuk menghapus hambatan struktural bagi perempuan, termasuk kesenjangan upah dan kekerasan di tempat kerja, serta memastikan integrasi indikator sensitif-perawatan (care-sensitive indicators) dalam kebijakan makroekonomi.
5. *Perlindungan Sosial Universal*: Seruan untuk memperluas cakupan jaminan sosial yang adil bagi seluruh kategori pekerja, termasuk pekerja informal, pekerja migran, dan pekerja sektor non-standar, dengan prinsip portabilitas hak-hak sosial lintas yurisdiksi.
6. *Just Transition (Transisi Adil) yang Berkelanjutan*: Memastikan bahwa transisi menuju ekonomi hijau tidak mengorbankan kesejahteraan pekerja maupun komunitas lokal, dengan melibatkan serikat pekerja dalam desain kebijakan lingkungan.
7. *Institusionalisasi Dialog Sosial dalam Tata Kelola BRICS*: Menuntut adanya mekanisme dialog permanen dan formal antara serikat pekerja dengan BRICS untuk memastikan suara pekerja selalu diperhitungkan dalam setiap pengambilan kebijakan ekonomi dan sosial tingkat tinggi. (**)
