Komisi B Minta Pemprov Jatim Perkuat UPT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Klikwarta.com, Jawa Timur - Komisi B DPRD Jatim menilai perlu ada upaya penguatan di berbagai UPT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dari Pemprov Jatim. Mengingat krisis pangan dampak perubahan iklim saat ini menjadi ancaman.
Ketua Komisi B DPRD Jatim Aliyadi Mustofa mengatakan, selama ini kontribusi Jatim terhadap ketersediaan pangan nasional sangat besar. Ironisnya, harga kebutuhan bahan pokok naik sehingga sangat dirasakan masyarakat.
"Tentu ini tak sejalan dengan kontribusi yang diberikan Jatim kepada nasional. Maka perlu penguatan UPT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan," kata Aliyadi, saat melakukan kunjungan kerja Komisi bidang Perekonomian DPRD Jatim ke UPT Pengembangan Benih Hortikultura (PBH) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim di Warujinggo, Leces, Probolinggo, Jumat (6/10/2023).
Aliyadi meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun Komisi C DPRD Jatim supaya tidak mematok target +Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terlalu tinggi pada UPT-UPT di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim. Mengingat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bukanlah OPD penghasil pendapatan, agar pelayanan kepada masyarakat menjadi dapat maksimal.
Aliyadi menilak seharusnya UPT lebih mengutamakan kepentingan Jatim. Namun APBD Jatim kecil sharing dengan pemerintah pusat
"Hasil bibit yang diproduksi UPT PBH pendistribusiannya hanya ke daerah daerah yang direkomendasi pusat, sehingga kita disini hanya menjadi penonton saja," terang Aliyadi.
Politikus asal PKB ini mendesak Pemprov Jatim lebih menguatkan keberadaan UPT UPT di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim dengan memberikan alokasi anggaran yang memadai sehingga Pemprov Jatim bisa membantu masyarakat Jatim dalam upaya meningkatkan produktivitas bahan pangan maupun produk hortikultura Jatim.
Sementara Anggota Komisi B lainnya Hidayat mempertanyakan kenapa produksi benih UPT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim tidak bisa dibagikan ke petani Jatim agar bisa meningkatkan minat menanam masyarakat dan berujung pada peningkatan produksi hortikultura Jatim.
"Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu bukan dinas penghasil makanya target PAD tak perlu terlalu tinggi supaya mereka bisa memberikan pelayanan lebih maksimal ke masyarakat," pinta politikus Partai Gerindra.
Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, Ir Didik Rudy Prasetyo mengakui bahwa pihaknya tidak bisa langsung memberikan bantuan hasil produksi benih hortikultura kepada masyarakat kecuali melalui pihak ketiga atau melalui program.
"UPT itu tidak boleh membagikan barang (benih/bibit) ke masyarakat karena produksinya harus dijual dan menjadi PAD. Kalau membantu masyarakat harus melalui program dan pihak ketiga yang menang tender beli ke tempat lain baru kita salurkan ke masyarakat," bebernya.
Diakui Rudy, PAD dari UPT Pengembangan Benih Hortikultura itu yang terbesar itu diperoleh dari penjualan benih/bibit pesanan pemerintah pusat (APBN) meliputi benih mangga, benih alpukat, benih kelengkeng, benih jeruk, dan benih sebar umbi/rimpang hortikultura. Lalu dari hasil pemanfaatan aset, dan lain lain.
"Kalau dari APBD itu digunakan untuk perbanyak benih planlet, benih G0, benih G2, dan diversifikasi usaha cabe keriting, budidaya jagung manis dan budidaya wortel," bebernya.
Rudy setuju jika Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak terlalu dibebani target PAD agar bisa fokus membantu pelayanan yang dibutuhkan masyarakat petani. Mengingat, kebutuhan benih tanaman hortikultura maupun tanaman hias dan sayuran di Jatim juga belum sepenuhnya bisa dipenuhi sehingga harus didatangkan dari Jateng maupun Jabar.
Pewarta : Supra/Adv
