Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Subianto
Klikwarta.com, Jawa Timur - Meski stok beras dijamin masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, bahkan menyuplai daerah lain, Komisi B DPRD Jatim minta pemerintah menambah subsidi pupuk untuk petani.
"Meski demikian kami mendorong pemerintah untuk meningkatkan subsidi pupuk. Logikanya mana mungkin produksinya bisa meningkat kalau pupuk subsidinya dikurangi," ujar Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Subianto, Senin (18/9/2023).
Subianto menegaskan, agar harga terkendali, pemerintah harus sering melakukan operasi pasar. Meskipun impor beras diperbolehkan, namun tidak secara terus menerus.
"India kala itu belajar ke Indonesia agar bisa Swasembada beras. Sekarang malah kebalikannya. Mereka menerapkan panca usaha tani," bebernya.
Subianto meminta aparat penegak hukum agar lebih aktif untuk mencegah permainan dan penimbunan beras. Begitu juga halnya peran Koperasi Unit Desa (KUD) harus dikembalikan.
"Selain itu juga program menanam keaneka ragaman pangan. Sehingga tidak ketergantungan beras," ucapnya.
Untuk diketahui, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan produksi padi Jawa Timur pada bulan September 2023 sebesar 520.889 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau lebih besar 9,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022 yaitu sebesar 481.059 ton GKG. Namun persoalannya adalah harga Gabah Kering Panen (GKP) naik dari Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga produk akhirnya dalam hal ini beras ikut mengalami kenaikan.
“Itulah kenapa saat ini harga beras di sebagian besar provinsi di Indonesia mengalami kenaikan di atas HET. Nah sekarang kita bisa melihat stok beras yang dijual dari Bulog itu dijual di bawah HET yakni Rp. 9.950 dimana HET-nya Rp. 10.900,” katanya. (Adv)
