Anggota Komisi E DPRD Jatim Suli Da'im
klikwarta.com, Jawa Timur - Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da’im, meminta seluruh pihak tidak saling menyalahkan menyikapi munculnya kasus dugaan keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah di Jawa Timur, termasuk Sidoarjo, Nganjuk, dan Jombang.
Menurut Suli Da’im, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius untuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan, terutama dalam menjamin keamanan makanan yang diterima para siswa sebagai kelompok penerima manfaat.
“Pertama tentu kita prihatin dan menyampaikan empati kepada anak-anak, siswa, guru, serta keluarga yang terdampak. Keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas tertinggi dalam program MBG,” ujar Suli Da’im.
Ia menegaskan, penanganan kasus tidak boleh dilakukan dengan pendekatan saling menyalahkan. Setiap kejadian harus terlebih dahulu diperiksa secara objektif berdasarkan hasil investigasi dan bukti ilmiah.
“Jangan tergesa-gesa mencari siapa yang salah sebelum proses investigasi selesai. Yang paling penting sekarang adalah memastikan korban mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal, kemudian mencari penyebabnya secara objektif, transparan, dan berbasis bukti,” katanya.
Suli Da’im menilai munculnya beberapa kasus di Jawa Timur harus dipandang sebagai alarm untuk memperkuat sistem pengawasan, bukan sebagai alasan untuk menghentikan tujuan besar program MBG.
Menurutnya, program MBG memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas gizi sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi muda. Karena itu, persoalan yang muncul di lapangan harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola program.
Suli Da’im mengatakan, keberadaan aturan dan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat belum otomatis menjamin tidak terjadinya persoalan apabila pelaksanaan dan pengawasannya tidak berjalan optimal.
“Pertanyaannya bukan hanya apakah SOP sudah ada. Tetapi apakah SOP itu benar-benar dilaksanakan di setiap SPPG, apakah SDM-nya memahami dan disiplin menjalankannya, bagaimana pengawasan penyimpanan dan distribusi makanan, serta apakah ada mekanisme penghentian makanan ketika ditemukan indikasi tidak aman,” jelasnya.
Karena itu, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai penyelenggaraan MBG, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, kebersihan dapur, pengemasan, penyimpanan, distribusi, hingga makanan dikonsumsi oleh penerima manfaat.
“Jangan sampai kita hanya mengejar target jumlah porsi yang dibagikan, tetapi aspek keamanan pangannya justru tertinggal. Kuantitas penting, tetapi keamanan dan kualitas jauh lebih penting,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi kesejahteraan rakyat, Suli Da’im menyatakan DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dan program pemerintah yang aman serta berkualitas.
Namun, ia menegaskan DPRD tidak ingin mengambil alih kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).
“DPRD tidak berada pada posisi mengambil alih kewenangan BGN. Tetapi DPRD memiliki fungsi pengawasan dan memastikan kepentingan masyarakat Jawa Timur terlindungi,” ujarnya.
Ia mendorong adanya evaluasi bersama antara BGN, Pemprov Jatim, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, serta pengelola SPPG.
Menurutnya, evaluasi tersebut harus menghasilkan langkah konkret, bukan berhenti pada rapat atau rekomendasi.
“Kalau ditemukan kelemahan pada SOP, diperbaiki. Kalau persoalannya SDM, tingkatkan kompetensinya. Kalau pengawasannya lemah, perkuat pengawasan. Kalau ada kelalaian, tentu harus ada sanksi sesuai ketentuan,” katanya.
Suli Da’im juga mengusulkan agar dibangun early warning system dalam penyelenggaraan MBG.
“Jangan menunggu ada korban baru bergerak. Begitu ada indikasi makanan tidak layak, misalnya dari bau, tekstur, waktu penyimpanan, atau indikator keamanan lainnya, harus ada mekanisme yang memungkinkan makanan dihentikan sebelum dikonsumsi,” tuturnya.
Terkait desakan agar seluruh SPPG di Jawa Timur dihentikan sementara, Suli Da’im meminta keputusan tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
“Saya kira kita harus hati-hati. Jangan mengambil keputusan terlalu luas hanya karena beberapa kasus, tetapi juga jangan menganggap kejadian ini sebagai sesuatu yang biasa,” katanya.
Menurutnya, apabila hasil investigasi menunjukkan persoalan hanya terjadi pada SPPG tertentu, maka tindakan dapat diarahkan kepada SPPG yang bermasalah melalui penghentian sementara, investigasi, perbaikan, dan verifikasi sebelum kembali beroperasi.
Namun, jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kelemahan yang bersifat sistemik dan berpotensi terjadi di banyak SPPG, maka BGN dan pemerintah daerah harus berani mengambil langkah yang lebih luas.
“Prinsipnya adalah safety first. Jangan sampai karena mengejar target distribusi MBG, keselamatan penerima manfaat justru dikorbankan,” tegasnya.
Politisi senior indrapura ini, juga menyoroti besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk program MBG. Menurutnya, besarnya anggaran harus diikuti dengan tata kelola, pengawasan, dan ukuran keberhasilan yang jelas.
“Ukuran keberhasilan MBG jangan hanya dilihat dari berapa besar anggaran yang terserap atau berapa banyak porsi yang dibagikan. Kita harus melihat outcome-nya. Apakah anak-anak menjadi lebih sehat, status gizinya membaik, proses belajarnya meningkat, dan yang paling mendasar, makanan yang diberikan aman dikonsumsi,” katanya.
Ia menekankan bahwa anggaran negara merupakan uang rakyat sehingga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Negara tidak boleh hanya menghitung berapa juta porsi makanan yang dibagikan, tetapi juga harus menghitung berapa juta anak yang terlindungi kesehatannya,” ujarnya.
Suli Da’im kembali menegaskan bahwa DPRD Jatim mendukung program MBG, tetapi dukungan tersebut harus disertai pengawasan kritis dan konstruktif.
“Programnya baik, tujuannya baik. Tetapi pelaksanaannya harus terus diperbaiki. Kalau ada yang lalai, diberikan sanksi sesuai ketentuan. Kalau sistemnya yang lemah, sistemnya yang harus dibenahi,” kata dosen FEB Umsura ini.
Ia berharap persoalan yang terjadi di Jawa Timur tidak membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap tujuan program MBG.
“Jangan karena ada kasus kemudian kita menyimpulkan seluruh program MBG gagal. Tetapi jangan pula karena MBG merupakan program strategis pemerintah, setiap persoalan dianggap kecil. Keduanya tidak tepat. Yang kita perlukan adalah koreksi berbasis data, pengawasan yang kuat, transparansi, dan keberanian untuk memperbaiki sistem,” pungkas Suli Da’im.
