Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Nurul Huda
Klikwarta.com, Jawa Timur - Memperingati Hari Santri Nasional (HSN) tahun 2025, Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Nurul Huda berharap pemerintah memberi perhatian lebih ke pondok pesantren. Seiring adanya insiden ambruknya mushalla Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo.
Perhatian pemerintah terhadap pondok pesantren tentunya akan berdampak pada kesejahteraan para santri.
"Pada tanggal 22 Oktober 2025, harapan dari saya sebagai Anggota DPRD Jawa Timur, sebagai santri bagaimana pemerintah bisa melihat hari ini bagaimana kondisi santri, bagaimana kondisi pondok pesantren," ujarnya, Rabu 22 Oktober 2025.
Politisi asal dapil Madura itu mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar membantu pembangunan pondok pesantren. Mengingat momentum hari santri hari ini, banyak sekali terutama di Provinsi Jawa Timur, bangunan pondok pesantren yang ditempati oleh para santri banyak sudah tidak layak.
"Sehingga pemerintah wajib melihat bagaimana kondisi bangunan-bangunan yang ada di pondok pesantren yang ada di Jawa Timur," pintanya.
Pria yang akrab dipanggil Lora Huda itu mengaku dirinya adalah bagian santri Pondok Al Khoziny, meskipun beliau tidak berguru langsung. Pondok Pesantren Al Khoziny telah banyak mencetak santri yang unggul dan berkualitas. Santri tersebut berasal dari berbagai daerah, seperti halnya Madura dan Mataraman.
"Kita tahu bahwa apa pondok pesantren terdapat ribuan santri yang mengenyam pendidikan disana dari berbagai daerah. Ada dari Madura ada dari Mataram," bebernya.
Terkait ambruknya Pesantren Al Khoziny, Lora Huda menilai bukan akibat human error atau kesalahan kontruksi. Tetapi murni bencana.
"Saya tidak melihatnya itu ada kesalahan di bagian konstruksi atau sebagainya, apa itu adalah bagian bencana," tuturnya.
Lora Huda menyampaikan, ketika bangunan sudah tua dan tidak layak, maka bisa roboh. Maka, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan ketika membangun pondok pesantren, pemerintah harus hadir dengan menurunkan tim pengawas atau tim yang ahli di bidangnya.
Jika pemerintah tidak hadir dalam pengawasan, pihak pondok pesantren tentu akan melibatkan pihak internalnya untuk mengawasi secara mandiri. Hal ini seperti terjadi di Al Khoziny.
"Masalahnya karena tidak ada pengawasan-pengawasan utusan dari pemerintah, dari ahli yang memang paham di bidangnya. Sehingga dari pihak pondok pesantren, dari pihak internal pondok pesantren Al Khoziny, itu dilakukan pengawasan secara mandiri. Sehingga terjadilah seperti itu," ucapnya.
Lora Huda berharap ke depan agar bangunan bangunan pesantren yang tua didata. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto dan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.
"Karena itu memang tanggung jawab pemerintah untuk bagaimana bisa memberikan yang terbaik untuk pondok pesantren ini. Ini harapan dari saya sebagai anggota dewan sekaligus juga sebagai seorang santri Al Khoziny," pungkasnya. (ADV)
