Kawasan hutan konservasi resmi miliki jalur pendakian dengan nama baru, Yakni "Jalur Proklamator."
Klikwarta.com, Agam - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatra Barat (Sumbar) mereaktivasi Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Marapi. Kawasan Hutan Konservasi tersebut, kini resmi memiliki jalur pendakian dengan nama baru, yaitu "Jalur Proklamator."
Penamaan Jalur Proklamator ini dipilih untuk menghormati Sang Proklamator Bung Hatta. Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, memberikan apresiasinya saat meresmikan peluncuran kembali TWA Gunung Marapi dengan nama baru tersebut, Sabtu (30/10/22).
Audy mengatakan, pada masa-masa genting kemerdekaan, beliau pernah mendirikan pesanggrahan sebagai persembunyian di Lereng Gunung Marapi. Tepatnya di Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam.
"Namanya juga sangat spesial yaitu, Jalur Pendakian Proklamator. Ini mengingatkan kita semua, bahwasannya Muhammad Hatta atau Bung Hatta berasal dari Agam atau Bukittinggi," kata Wagub Audy.
Audy menjelaskan, reaktivasi TWA Gunung Marapi dengan nama jalur pendakian proklamator ini, akan menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung karena unsur sejarah yang dimiliki.
"Tapi edukasi terhadap pendaki juga penting. Dalam mengelola objek wisata ini," jelasnya.
Pihaknya meminta Pokdarwis setempat dibina dengan baik, karena kunci kemajuan pariwisata tergantung Sumber Daya Manusia (SDM).
"Begitu juga dengan keselamatan pendaki, harus menjadi salah satu faktor utama. Bagaimana mereka bisa selamat pulang dan pergi," pinta Wagub Audy.
Kepala BKSDA Sumbar Ardi Andono menjelaskan, reaktivasi TWA ini dapat dilakukan berkat dukungan dan kesepakatan bersama ninik mamak dari lima nagari yang terlibat, yaitu Batu Palano, Koto Baru, Aia Angek, Pariangan dan Koto Rantang. Begitu juga dengan upaya edukasi wisata pendakian, dilakukan dengan melibatkan kelima nagari tersebut, dalam Forum Jasa Wisata TWA Marapi Singgalang Tandikek yang dideklarasikan 28 September 2022 lalu.
"Kita semua dan anak-anak muda ingin mengembangkan Taman Wisata Alam Marapi Singgalang Tandikek ini," jelasnya.
Ia sebut, salah satu upaya yang dilakukan Forum Jasa Wisata TWA Marapi Singgalang Tandikek, misalnya membuat (Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendakian.
"Setelah peluncuran Jalur Proklamator, pendaki tidak diperbolehkan mendaki di malam hari, menetapkan kuota pendaki, serta membatasi izin pendakian yang diberikan selama dua hari saja," sebut Ardi.
Ia menerangkan, hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan pendaki, memberikan waktu bagi alam untuk pemulihan, serta mendorong pergerakan ekonomi masyarakat setempat.
Khususnya dengan menyediakan jasa antar jemput pendaki maupun homestay. Selain itu kata Ardi, forum ini juga aktif menjaga kebersihan lingkungan gunung.
"Sebelum pembukaan Jalur Proklamator dilakukan, Forum Jasa Wisata telah mengangkut satu ton sampah dari kawasan gunung," terang Ardi.
Ke depan, pihaknya berencana akan membangun gedung information center, spot glamping, hingga kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam untuk memugar pesanggrahan Bung Hatta yang terdapat di lereng gunung. Hal ini tentunya disambut baik Pemkab Agam.
Menyikapi hal tersebut, Bupati Agam Andri Warman, juga mengapresiasi reaktivasi TWA Gunung Marapi, yang sudah lama tidak aktif dalam kegiatan pendakian itu.
"Ini akan membuka peluang dalam mengembangkan wisata minat di Sumbar, khususnya Kabupaten Agam. Tentunya didukung dengan SDM profesional, dan tetap menjaga kebersihan, keasrian dan kelestarian alam," ungkapnya.
Ia sebut, sejalan dengan program Pemprov Sumbar Visit Beautiful West Sumatera 2023. Pihaknya mengajak pelaku wisata berperan sesuai bidang masing-masing dalam meningkatkan kunjungan wisatawan.
"Apalagi kita miliki objek wisata yang lengkap, ada gunung, danau, ngarai, laut dan lainnya. Tinggal bagaimana kita bisa menarik wisatawan untuk berkunjung," sebut Andri Warman.
Peresmian Jalur Pendakian Proklamator TWA Gunung Marapi ini ditandai dengan pembukaan "Papan Selubung." Kemudian penyerahan bantuan pembangunan usaha ekonomi untuk delapan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Kelompok Tani Hutan (KTH). Masing-masingnya menerima Rp49,950 ribu. (*)
(Kontributor: Edwarman)
