Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi /Foto : MC
Klikwarta.com, Kota Bengkulu - Pemerintah Kota Bengkulu terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketertiban serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan.
Sebagai langkah nyata, Pemkot Bengkulu bersama TNI, Polri, dan berbagai stakeholder termasuk Satpol PP telah menurunkan personel untuk melakukan pemantauan rutin di sejumlah titik strategis. Penegakan aturan pun dilakukan secara tegas, termasuk pemberian sanksi berupa pencabutan Surat Perintah Tugas (SPT) bagi oknum yang terbukti melanggar, seperti yang terjadi di kawasan RS Tiara Sella beberapa waktu lalu.
Di sisi lain, Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi menyampaikan rasa syukurnya atas meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bengkulu. Tingginya okupansi hotel dan ramainya kawasan pantai menjadi indikator bahwa penataan destinasi wisata mulai memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal.
“Pantai kita sudah mulai kita tata dan rapikan. Dampaknya luar biasa bagi ekonomi lokal, meskipun pembangunan fasilitas seperti gazebo baru mencapai seperempat dari rencana awal dan akan terus kita lanjutkan,” ujarnya.
Dedy juga menegaskan pentingnya menjaga kenyamanan wisatawan, khususnya di kawasan unggulan seperti Pantai Panjang. Pemerintah telah memasang spanduk terkait penetapan tarif parkir dan harga makanan agar tetap wajar serta tidak merugikan pengunjung.
Ia turut mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan praktik pungutan liar, seperti juru parkir ilegal atau pedagang yang mematok harga di luar batas kewajaran.
“Kalau ada yang minta parkir Rp5.000 atau Rp10.000 tidak sesuai aturan, tolong direkam sebagai bukti. Kami pastikan dalam 1x24 jam tim akan langsung turun ke lapangan,” tegasnya.
Sementara itu, terkait kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Dedy memastikan bahwa hal tersebut tidak akan mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan ini hanya diterapkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak bersentuhan langsung dengan layanan publik.
Untuk instansi strategis seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta unit layanan publik lainnya, operasional tetap berjalan normal dengan kehadiran pegawai di kantor seperti biasa.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkot Bengkulu optimistis dapat menjaga keseimbangan antara peningkatan sektor pariwisata dan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. (**)
