Menteri Sosial RI, Syaifulloh Yusuf, saat berkunjung di Kabupaten Trenggalek, di dampingi Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin.
Klikwata.com, Trenggalek - Menteri Sosial RI, Syaifullah Yusuf melakukan kunjungan kerja kesejumlah tempat di Jawa Timur. Salah satunya Kabupaten Trenggalek. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Trenggalek adalah mensosialisalisasikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Selanjutnya, DTSEN sendiri merupakan basis data tunggal yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan, evaluasi program, dan pengambilan keputusan strategis di tingkat pusat hingga daerah. Dalam sosialisasi ini Menteri sosial RI, sempat memuji Bupati Trenggalek karena Trenggalek dianggap daerah yang sangat peduli terhadap rekam data.
Lebih lanjut, Gus Ipul saat melihat semangat Bupati Trenggalek mendukung kehadiran DTSEN yang di cita-citakan Presiden Prabowo melalaui Inpres nomor 4 tahun 2025. Guna mendukung semangat data tunggal ini, Bupati Trenggalek menyiapkan tempat khusus di Posko GERTAK untuk petugas BPS yang mengurusi terkait hal ini.
Harapannya dengan sinkronisasi antara petugas BPS, Kepala Desa dan operator desa, database DTSEN bisa in-line dengan realita di lapangan, apalagi strata sosial masyarakat bisa berubah setiap saat.
Kita senang sekali datang ke Trenggalek untuk bertemu Pak Bupati beserta segenap jajaran. Ada operator desa, kepala desa, ada kepala dinas, Forkopimda, DPRD dan juga pendamping-pendamping Kementrian Sosial. Intinya kita ingin berkolaborasi, karena Kabupaten Trenggalek termasuk yang sangat perduli terhadap rekam data.
Mereka sudah ada mekanisme dan juga upaya-upaya, tetapi supaya datanya ini sama dengan pusat, provinsi dan juga daerah." Makanya Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025. Jadi tidak ada lagi lembaga lain selain BPS yang mengolah data," ungkap Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf di sela kunjungannya di Kabupaten Trenggalek, Minggu (29/3/2025).
Selanjutnya, selain BPS Kentrian Sosial membantu pemutakhiran. Saya bersama Pak Bupati melakukan satu rangkaian sistematis terkoordinasi," karena data itu dinamis. Setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang pindah, setiap hari ada yang naik kelas, setiap hari ada yang turun kelas," lanjutnya.
Tentu ini perlu koordinasi, perlu sinkronisasi. Dari desa, ke Dinsos, ditandatangani Bupati untuk naik ke atas. Ini adalah pihak pihak yang strategis dalam menghasilkan data, disamping kita mengundang partisipasi masyarakat lewat saluran-saluran yang kita lakukan.
Lebih lanjut, untuk bantuan-bantuan sosial pemerintah seperti PKH dan lain sebagainya, itu 45% dihasilkan lewat itu. Makanya kita terus berkoordonasi, kita berbagi, mudah-mudahan dengan data yang akurat itu,intervensinya tepat sasaran dan kemudian berdampak nyata.
Terakhir saya ingin menyampaikan 8 tahun yang lalu saya lihat ada perkembangan yang cukup bagus. Untuk melihat perkembangan kota atau kabupaten itu harus kita lihat 2 sisi. Tata kelola kotanya semakin baik, yang kedua dampak nyatanya itu bisa dirasakan.
Sementara itu Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin yang hadir mendapingi kunjungan Menteri Sosial ini menyampaikan, data itu terpusat tapi terkompulir di daerah, jadi yang menjadi PR itu bagaimana data itu bisa terintegrasi dengan pusat dalam hal ini Forum BPS. " Kita sudah berbicara dengan BPS, tentu untuk tugas BPS yang mengurusi masalah itu, kita bisa pakai Posko GERTAK. Base sistemnya bisa langsung in line," tuturnya.
Kemudian di tingkat desa, semua kepala desa kita minta tim operator desa untuk bisa mengoperasikan sistem itu. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Menteri, strata sosial itu berubah setiap waktunya sehingga memang harus tetap kita cek setiap saat. Ketika menginap di rumah warga kita banyak melihat mbah-mbah kita yang usia 60 an tidak punya KTP. Maka dari itu kita lebih masifkan lagi layanan Mening Deh seminggu sekali. Bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman.
Karena bila belum terdata pasti beresiko, karena terdata saja belum kok mau dapat bantuan. Sementara," sembari kita menunggu DTSEN nya aktif, kita lihat betul-betul kalau memang butuh bantuan, kita akan tanggulangi dengan intervensi BAZNAS," tandasnya.
Pihaknya menyampaikan, ada sekian ribu masyarakat Trenggalek penerima bantuan iuran Kartu Indonesia Sehat dari pusat di non aktifkan. Sebagian besar diantaranya menderita penyakit kronis dan membutuhkan KIS ini untuk mendapatkan fasilitas pengobatan di pusat layanan kesehatan.
Saat ini pemerintah daerah tengah berupaya keras dengan intervensi bersama BAZNAS untuk bisa mengaktifkan kembali KIS masyarakat yang dinonaktifkan. Namun diakui olehnya kalau semua dibebankan melalui BAZNAS tentu anggaran BAZNAS tidak akan mampu menanggungnya," harapannya masalah ini bisa segera teratasi dengan adanya pemutakhiran data melalui DTSEN nanti," tutupnya. (ADV/Mar'atus)
