Bupati Trenggalek saat melakukan penajaman program TA 2023, Dinas DPKPLH, Rabu (2/2/2022) (Foto : Hardi Rangga, klikwarta.com).
Klikwarta.com, Trenggalek - Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin, lakukan penajaman program tahun anggaran 2023, di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup (PKPLH), saat melakukan safari infrastruktur, Rabu (2/2/2022).
Penajaman program ini, bertujuan untuk mensinkronkan program-program yang tengah direncanakan dalam mewujudkan tema, transformasi ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
"Hari ini kita melanjutkan safari OPD untuk penajaman program 2023, di Dinas PKPLH, karena fungsi Dinas PKPLH saat ini, lebih banyak ke masalah lingkungan hidup, indikator kota hijau menjadi indikator baru di RPJMD", kata Bupati Trenggalek.
"Kita menekankan, delapan area kota hijau, mulai dari perencanaan hijau, pengolahan sampah, energi, transportasi, sampai kualitas udara, air tadi kita bahas detil dan kami minta nanti programnya di breakdown lagi", ujarnya.
Bupati mencontohkan, Lingkungan Hidup (LH) sudah mengeluarkan edaran, untuk setiap individu harus menanam pohon, dalam hal ini adalah program yang tidak harus berkonsekwensi anggaran, tetapi bisa mendukung tercapainya kota hijau di Kabupaten Trenggalek.
Bupati pun meminta didetilkan pada semua area, sehingga dalam penyusunan RKPD sudah mengetahui prioritas-prioritas mana yang harus dianggarkan, serta yang harus didukung kebijakan dan mana yang harus dikerjasamakan dengan pihak swasta.
"Seperti pengelolaan sampah, selama ini berkonsekuensi biaya, kita mengeluarkan biaya banyak untuk pengelolaan sampah, padahal sampah itu berpotensi uang, banyak perusahaan-perusahaan swasta mendapatkan uang dari mengelola sampah," terangnya.
"Limbah medis, bisa kita kerjasamakan, silahkan cari inisiator kolaborasinya, sehingga nanti ada konsekuensi penambahan PAD, kalau PAD meningkat maka pelayanan ke masyarakat juga bisa semakin meningkat," tandas Bupati.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Trenggalek, Muyono Piranata menambahkan ,"untuk mewujudkan kota hijau perlu kerja kolaboratif semua dinas terkait dan tentunya tidak bisa hanya berpangku tangan hanya kepada satu dinas saja".
"Kemudian, ada delapan area Kota hijau yang dimulai dari perencanaan hijau, pengolahan sampah, energi, transportasi, sampai dengan kualitas udara, air dan yang lainnya, tentu ada kewenangan dinas lain didalamnya, maka dari itu perlu ada dukungan atau kerja kolaboratif untuk mewujudkan kota hijau ini", tutup Muyono.
Pewarta : Hardi Rangga
