Komisi III DPRD Raja Ampat Lakukan Pengecekan Langsung di Lapangan
Klikwarta.com, Raja Ampat, Papua Barat - Dalam rangka untuk melaksanakan rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Raja Ampat tahun 2019, Komisi III DPRD Raja Ampat yang di Ketuai Rahmawati Tamima S.IP, melakukan pengecekan langsung dilapangan sekaligus mendengarkan dan mengumpulkan keterangan dari masyarakat.
Selain Ketua Komisi III DPRD Raja Ampat Rahmawati Tamima S.IP, turut hadir pula anggota komisi III yang terdiri dari Charles A. Imbir ST, M,Si yang juga selaku wakil ketua II DPRD Raja Ampat, Yoris Rumbewas, Ismail Saraka, Hamid Alhamid, dan Zainudin.
Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh komisi III DPRD Raja Ampat ini terdiri dari beberapa kampung diantaranya: kampung Atkari, Waigama, Salafen dan Lilinta.
Dari beberapa kampung yang didatangi, selain pengecekan langsung dilapangan, anggota DPRD juga membuka ruang kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan masukan menyangkut dengan masalah yang dibidangi atau dilingkupi oleh komisi III itu sendiri.
Perlu di ketahui komisi tiga DPRD Raja Ampat ini melingkupi; Kesehatan, Parawisata, Perindakop, UKM, Perusahaan, BMUN, BUMD, Keuangan, Perbankkan dan menyangkut dengan investasi yang lain.
“Ini kegiatan LKPJ Bupati 2019, kita hanya mau datang lihat, apakah dalam pekerjaan itu ada yang kurang atau tidak, yang datang kesini adalah Komisi III” ucap Charles A. Imbir saat membuka pertemuan dengan Pemerintah Distrik Misool Utara, Pemerintah Kampung Waigama dan Salafen serta tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat di Waigama Misool Utara Raja Ampat, Kamis (18/06/2020).
Sementara Ketua Komisi III Rahmawati Tamima dalam kesempatan itu menyampaikan, ini adalah fungsi pengawasan terkait dengan LKPJ, dan perlu di ketahui juga, untuk pelaporannya dari tahun ke tahun itu selalu berubah.
“Kami butuh informasi lebih jauh tentang, pembangunan di Raja Ampat ini”, terang Rahmawati.
Ia juga menambahkan, kehadiran kami ini juga untuk memastikan ada pembangunan 2019 yang sudah terselesaikan, dan atau mungkin saja ada juga yang belum terselesaikan.
“Misalnya untuk pembangunan Puskesams disini masuk anggaran kapan, untuk BPJS kesehatan berlaku atau tidak, begitu juga dengan BPJS Ketenagakerjaan, UKM, dan yang lainnya, kami perlu turun ke lapangan mendengar serta melihat langsung karena kami sudah menganggarkan dananya, dan fungsi pengawasan kami itu ada disitu”, jelas Ketua Komisi III.
Dalam kesempatan yang sama anggota Komisi III Yoris Rumbewas juga mengatakan, pada prinsipnya kami turun untuk melihat program Pembangunan pada tahun 2019
“Misalnya puskesmas, bukan hanya bagunannya, selain itu mungkin terkendala tenaganya atau juga honorium yang diterimannya”, kata Yoris.
Dalam kesempatan yang sama juga, Kepala Distrik Misool Utara, Bodale Wajo SH menyampaikan, Pembangunan tahun 2019 disini, baik melalui APBN maupun APBD diantanya; Jalan, Puskesmas atau Rumah Sakit Afirmasi, dan perbaikan ruang tunggu perhubungan:
Lanjutnya, ada berapa pembangunan juga di tahun 2019 diantarnya; pembangunan air besih, dan saat ini ada hambatan yang dialami oleh masyarakat, hal ini disebabkan oleh kerusakan mesin sehingga air tidak dapat mengalir, dan sejauh ini masa perawatannya belum dilakukan oleh pihak perusahaan.
“Air bersih merupakan sarana pokok, ini mungkin bisa diperhatikan supaya dapat kembali dinikmati oleh masyarakat disini” harapnya
Kepala Distrik juga menambahkan, selain sarana fisik, harus ada sarana prasarana Rumah Sakit yang harus sesuai dengan standar.
Sementara salah satu tokoh masyarakat kampung Waigama H. Arsad Lodji mengatakan, proyek air bersih ini setelah selasai tidak dilaporkan di Pemerintah setempat, baik Distrik maupun Kampung.
“Yang jadi masalah juga adalah SPBU, hari ini kalau minyak datang besoknya sudah habis, kemudian masalah harganya juga, jadi kalau di pangkalan harganya Rp 6500 sudah habis, besoknya dibeli di Pengencer dengan harga Rp 9500” Ujar Asrad.
Ada keluhan lain yang disampaikan oleh beberapa masyarakat di Waigama dan Salafen yang hadir, diantaranya, tarnsportasi kapal, PLN dan jaringan internet.
Untuk di Kampung Atkari, Komisi III DPRD Raja Ampat melakukan pengecekan pekerjaan pembangunan Gereja dan Jembatan.
Sementara di Kampung Lilinta di Distrik Misool Barat yang juga dikunjugi oleh Komisi III, Pemerintah kampung setempat, melalui Kepala kampung mengatakan; untuk pembangunan tahun 2019 sampai saat ini tidak ada persoalan.
(Pewarta : Mustajib)
