Stop Kirim Air Saat Krisis, Agung Mulyono Dorong Pemprov Mapping Daerah Rawan Sejak Awal

Jumat, 11/09/2026 - 21:32
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, dr Agung Mulyono

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, dr Agung Mulyono

klikwarta.com, Jatim - Puncak musim kemarau yang melanda Jawa Timur menjadi perhatian Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur, dr. Agung Mulyono.

Ia meminta Pemprov Jawa Timur tidak hanya memperkuat distribusi bantuan air bersih, tetapi mulai membangun sistem ketahanan air yang lebih terencana untuk menghadapi dampak kekeringan.

Berdasarkan informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur, periode Agustus-September 2026 menjadi puncak musim kemarau di Jawa Timur. Kondisi tersebut ditandai cuaca yang lebih panas dan kering, sekaligus meningkatnya potensi kekeringan dan kebakaran lahan.

Pemantauan BMKG per 31 Agustus 2026 bahkan menunjukkan hari tanpa hujan berturut-turut di sejumlah wilayah Jawa Timur pada umumnya telah masuk kategori kekeringan ekstrem, yakni lebih dari 60 hari.

Sementara pada Dasarian I September, curah hujan di Jawa Timur diprediksi masih berada pada kategori rendah, kurang dari 50 milimeter, dengan peluang lebih dari 90 persen.

Situasi tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat. Data BPBD Jawa Timur per 7 September 2026 mencatat 24 kabupaten/kota telah menetapkan status kedaruratan kekeringan.

Dari jumlah tersebut, enam daerah berstatus tanggap darurat, sedangkan 18 daerah lainnya menetapkan status siaga darurat.

“Kita mengapresiasi langkah Pemprov Jawa Timur dan BPBD yang terus melakukan distribusi air bersih. Tetapi karena September masih menjadi periode puncak kemarau, antisipasi harus diperkuat agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terjamin,” ujar Agung.

Menurut legislator yang telah tiga periode duduk di DPRD Jatim tersebut, penanganan kekeringan tidak seharusnya menunggu sampai masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Pemerintah, kata dia, harus memiliki langkah antisipatif dengan memastikan daerah yang telah dipetakan rawan kekeringan memperoleh dukungan sejak awal.

“Jangan sampai masyarakat menunggu sampai kondisi benar-benar krisis baru air dikirim. Daerah yang sudah terpetakan rawan harus menjadi prioritas dan kebutuhan air bersihnya dipastikan sejak awal,” pungkasnya.

Berita Terkait