Sejumlah Jembatan Jadi Pekerjaan Mendesak di Aceh Singkil
Klikwarta.com, Singkil - Pasca terjadinya bencana yang melanda daerah Bumi Syekh Abdurrauf As Singkily akhir tahun lalu, sebanyak dua jembatan Bailey dan satu jembatan Armco menjadi pekerjaan mendesak dalam penanganan infrastruktur pascabencana di Kabupaten Aceh Singkil.
Ketiga jembatan itu dinilai penting karena kerusakannya menghambat mobilitas masyarakat, termasuk petani sawit yang mengangkut hasil panen.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi (monev) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (PRR) pascabencana di Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam.
Rapat berlangsung di Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, baru baru ini, (9/9/2026).
Rapat dipimpin Koordinator Wilayah Aceh II, Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin, dan dihadiri Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Guslin mengatakan terdapat 12 poin yang dibahas dalam rapat tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah percepatan pembangunan infrastruktur pascabencana, termasuk tiga jembatan di Aceh Singkil.
“Pembangunan dua jembatan Bailey dan satu jembatan Armco di Kabupaten Aceh Singkil berdampak langsung terhadap akses dan aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Guslin.
Menurut dia, penanganan infrastruktur pascabencana di Aceh Singkil dan Subulussalam masih membutuhkan percepatan.
Pemerintah pusat dan daerah diminta memperkuat koordinasi, terutama terkait kepastian anggaran dan pelaksanaan di lapangan.
Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon mengatakan persoalan tiga jembatan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama yang disampaikan dalam rapat.
Ia mengatakan jembatan Bailey sebenarnya telah tersedia di Kantor Danramil, tetapi belum dipasang.
“Permasalahan mendesak di Kabupaten Aceh Singkil adalah belum terbangunnya dua jembatan Bailey dan satu jembatan Armco yang berdampak terhadap mobilitas petani sawit dalam mengangkut hasil panen,” kata Oyon.
Selain jembatan, pemerintah daerah meminta kepastian anggaran untuk revitalisasi Tanggul Tanah Merah.
Tanggul tersebut menjadi salah satu infrastruktur yang ditinjau tim monev saat turun ke Aceh Singkil pada 1 September lalu.
Oyon juga menyampaikan kebutuhan lahan untuk menampung sedimen hasil pengerukan sungai.
Persoalan tersebut berkaitan dengan upaya penanganan banjir di wilayah Aceh Singkil dan kawasan muara sungai.
Adapun penyediaan air baku, kata Oyon, kini telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 1.100 kepala keluarga.
Selain infrastruktur, rapat juga membahas pemulihan fasilitas sosial dan budaya yang terdampak bencana.
Oyon mengatakan Kementerian Kebudayaan membahas revitalisasi 18 kegiatan, terdiri atas dua kegiatan di Kota Subulussalam dan 16 kegiatan di Kabupaten Aceh Singkil.
Salah satunya adalah revitalisasi Makam Syekh Abdurauf Al-Singkili. Pemerintah daerah mengusulkan penambahan anggaran dari alokasi awal Rp25 juta karena situs tersebut merupakan cagar budaya dengan tingkat kerusakan yang cukup berat.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah juga menyampaikan dukungan revitalisasi sarana pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah senilai Rp5 miliar untuk dua sekolah di Aceh Singkil.
“Dua sekolah di Kabupaten Aceh Singkil yang kita usulkan telah memasuki tahap perancangan,” ujar Oyon.
Pemulihan pascabencana juga menyasar sektor ekonomi masyarakat. Guslin mengatakan dari sekitar 7.000 UMKM terdampak yang diusulkan untuk mendapatkan revitalisasi di Aceh Singkil, baru sekitar 2.700 UMKM yang terealisasi.
Menurut dia, pendataan UMKM terdampak masih menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program revitalisasi.
Oyon mengatakan pemerintah daerah berharap pembahasan lintas kementerian dan lembaga tersebut dapat mempercepat realisasi bantuan bagi pelaku UMKM terdampak.
“Dengan total usulan UMKM terdampak yang memerlukan revitalisasi mencapai 7.000 UMKM, bahkan kini sudah sebagian realisasi. Mudah-mudahan dengan rakor ini semua dapat direalisasikan,” kata Oyon.
Guslin mengatakan tindak lanjut rapat akan dilakukan melalui percepatan koordinasi dan verifikasi kebutuhan antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Penyelarasan anggaran juga akan dilakukan untuk penanganan infrastruktur pascabencana.
Selain itu, Posko PRRP bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah akan melakukan pemantauan serta verifikasi berkala terhadap progres rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk penyelesaian persoalan lahan dan data penerima bantuan.
“Termasuk percepatan pemulihan sektor ekonomi masyarakat, khususnya pertanian, perkebunan, dan UMKM terdampak,” pungkasnya. (**)
