Anggota Komisi B DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto usai melakukan hearing dengan Dinas Peternakan
Klikwarta.com, Jatim - Dinas Peternakan dinilai kurang serius menangani persoalan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang semakin meresahkan peternak di Jatim. Mengingat beredar info vaksin untuk PMK baru dilakukan bulan Agustus mendatang.
"Menurut informasi akan turun baru bulan Agustus. Saya juga heran, apakah tidak bisa dicarikan obat-obat yang instan? Di daerah-daerah sudah dilakukan obat-obatan dari empon-empon dan sebagainya," ujar Anggota Komisi B DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto usai melakukan hearing dengan Dinas Peternakan
Menurut politisi Partai Demokrat ini, langkah cepat dan taktis harus dilakukan guna memberikan rasa tenang pada peternak. Mengingat masyarakat pemilik ternak saat ini sudah nampak panik terhadap permasalahan yang menyerang hewan ternaknya ini. Permasalahan menjadi pelik saat ternak satu persatu mulai tumbang.
"PMK ini harus ditangani secara serius, terus terang masyarakat sedang menunggu, kapan vaksin itu dan obat-obatan akan turun," kata Agus Dono saat dikonfirmasi, Senin (13/6/2022).
Apalagi sebentar lagi mamasuki iduladha, maka kebutuhan sapi juga meningkat. Pemerintah harus hadir memberikan ketenangan ke peternak agar sapi mereka yang sehat masih bisa dijual belikan sebagai hewan ternak.
"Jangan sampai kondisi Idul Adha yang seharusnya menjadi lahan keuntungan peternak menjadi kerugian karena imbas PMK. Kasihan masyarakat peternak mereka semakin terpuruk," tegasnya.
Senada dikatakan oleh Mirza Ananta anggota Komisi B lainnya. Dimana dalam kondisi saat ini dengan ditetapkannya PKM sebagai kondisi darurat di Jatim, Dinas Peternakan harus bergerak cepat ke masyarakat peternak di Jatim. Mengingat keserasahan sudah merata diseluruh peternak Kota Kabuoatem di Jatim.
"Disnak harusnya satsetlah dengan kondisi seperti ini. Disnak harusnya segera melakukan pengobatan pencegahan massal ke peternak yang ada jangan menunggu vaksin dari pusat bukan Agustus, mati semua sapi di Jatim kalau menunggu," ujarnya.
Menurut Politisi Partai Nasdem ini, saat ini disnak seharusnya melakukan pengobatan massal kepada sapi sapi ternak di Jatim. Suntik kesehatan untuk menjaga imun sapi harus dilakukan dan diberikan secara gratis.
"Ini khan sudah masuk kondisi darurat. Sah bila Disnak segera mengajukan dana tambahan sehingga Gubernur bisa menggunakan dana darurat yang ada untuk pengobatan massal peningkatan imun sapi ternak yang ada di Jatim," tegasnya.
Mirza menilai hal ini dilakukan juga untuk mengurangi beban peternak sehingga mereka secara perekonomian tetap progres. Apalagi, sebagian besar masyarakat Jatim bertumpu pada ternak sebagai simpanan keuangan mereka.
"Kami mohon juga pasca pandemi PMK ini kepada pemerintah pusat tingkat satu maupun tingkat dua untuk menyediakan anggaran khusus untuk mengganti ternak mereka. Ini sangat penting agar perekonomian tumbuh lagi di sektor peternakan, kalau tidak pasti akan menurunkan sektor perekonomian kita, karena ini adalah sektor yang luar biasa," pinta pria asli Ponorogo ini.
Perlu diketahui, wabah PMK yang menyerang hewan ternak di Jatim terus meluas. Berdasarkan data Dinas Peternakan (Disnak) Jatim per 5 Juni 2022, ada sebanyak 32.949 sapi yang terpapar virus PMK. Dari jumlah tersebut, ada 164 hewan ternak yang dinyatakan mati.
Kemudian ada sebanyak 3.821 ekor hewan ternak yang telah dinyatakan sembuh, dan masih ada 28.964 hewan ternak yang saat ini masih terpapar PMK. Ternak-ternak yang terinfeksi PMK ini tersebar di 31 kabupaten/kota.
Untuk diketahui, di Jatim saat ini tinggal tujuh wilayah bebas PMK, Yakni Pamekasan, Kota Pasuruan, Kota Blitar, Tulungagung, Kota Madiun, Ngawi, dan Kota Mojokerto.
(Pewarta: Supra)
