Depeka Jember akhirnya merampungkan rapat pleno pembahasan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember 2027
Klikwarta.com, Jember - Rapat yang berlangsung Aula Bawah Pemkab Jember, Jumat (20/11/2026) malam. kurang lebih empat jam, mulai pukul 19.00 WIB berakhir 23.30 WIB, menghasilkan keputusan bersama yang selanjutnya akan diajukan kepada Bupati Jember untuk ditandatangani sebelum diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Perbedaan Usulan UMK Jember
Dalam pembahasan yang cukup alot dan berlangsung dinamis , muncul perbedaan usulan antara pengusaha dan pekerja terkait besaran kenaikan UMK 2027.
Pengusaha mengusulkan kenaikan sebesar 6,07 persen, sementara kalangan buruh mendorong kenaikan hingga 15 persen.
Perwakilan Apindo Jember bidang Humas dan Organisasi, Imam, menjelaskan bahwa pihak pengusaha mengusulkan penggunaan nilai alpha 0,50 dengan proyeksi UMK Jember 2027 sekitar Rp3.194.000.
Angka tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp182.000 dibandingkan UMK tahun sebelumnya atau setara 6,07 persen. Persentase tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan kenaikan tahun sebelumnya yang disebut berada di kisaran 6,11 persen.
Menurut Imam, perbedaan usulan dalam forum pengupahan merupakan hal yang wajar karena masing-masing unsur memiliki kepentingan dan pertimbangan tersendiri.
Meski demikian, ia berharap hubungan harmonis antara pengusaha dan pekerja tetap terjaga demi keberlangsungan dunia usaha serta iklim investasi di Kabupaten Jember.
“Berapapun penetapan dari gubernur, nanti itu kita tunduk patuh. Kita harus lakukan supaya aplikasi daripada keputusan gubernur itu betul-betul dilaksanakan oleh para pengusaha dan ujung-ujungnya kepada pekerja dan buruh itu bisa ada peningkatan kesejahteraan,” kata Imam.
Buruh Dorong Kenaikan hingga 15 Persen
Sementara itu, Ketua DPC Sarbumusi Jember, Umar Faruq, menyampaikan bahwa unsur pekerja mengajukan usulan kenaikan UMK dengan besaran berbeda.
Sarbumusi bersama SP. Bun mengusulkan kenaikan sebesar 15 persen. Sedangkan SPSI mengajukan usulan kenaikan sebesar 12,5 persen.
Umar mengatakan, pembahasan hingga larut malam merupakan bagian dari perjuangan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan buruh dan keluarganya melalui penyesuaian upah yang lebih signifikan.
Selain itu ia juga menyoroti perkembangan ekonomi Kabupaten Jember di Jawa Timur. Menurutnya, Jember berada di posisi ketiga dalam kemajuan daerah setelah Malang, sementara peringkat UMK Jember pada 2026 masih berada di posisi ke-16.
“Harapannya tentunya perubahan UMK ini tentunya kenaikan yang signifikan ya. Kami memberikan otoritas penuh kepada gubernur untuk menetapkan sesuai dengan berita acara yang telah disepakati bersama,” ujar Umar.
Meski terdapat perbedaan besaran usulan, seluruh dinamika pembahasan telah dituangkan dalam berita acara rapat pleno. Dokumen tersebut kini memasuki tahap administrasi dan menunggu tanda tangan Bupati Jember sebelum disampaikan ke tingkat provinsi.
Penetapan akhir UMK Jember 2027 selanjutnya menjadi kewenangan Gubernur Jawa Timur berdasarkan proses dan ketentuan yang berlaku.
Keputusan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Baik unsur pengusaha maupun pekerja berharap hasil penetapan nantinya dapat dilaksanakan sesuainketentuan, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Jember.
Rapat pleno dihadiri Kepala Disnaker Jember M. Zamronib, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Setkab Jember Ratno Cahyo Sembodo, BPS, Diskopumdag, akademisi dari Universitas Jember (UNEJ), serta perwakilan pengusaha dan serikat pekerja.
Unsur pengusaha diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), sedangkan unsur pekerja melibatkan SPSI, SP, Bun, dan Serikat Buruh Muslimin (Sarbumusi).








