Disdik Jember Tekankan Kualitas Guru PPPK, Peningkatan Status Harus Diiringi Kinerja dan Disiplin
Klikwarta.com, Jember - Rencana penataan status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2027 mendatang menjadi momentum bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas diri. Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Jember mengingatkan, peluang peningkatan status dan kesejahteraan harus dibarengi dengan tanggung jawab, integritas, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Nurul Hafid Yasin, S.STP., M.Si., mengatakan, rencana kebijakan pemerintah pusat tersebut menjadi kabar positif bagi para guru PPPK. Dalam skema yang disampaikan, guru PPPK penuh waktu diarahkan untuk beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan PPPK paruh waktu berpeluang ditingkatkan menjadi PPPK penuh waktu.
Hal itu disampaikannya saat wawancara, Kamis (19/11/2026).
Menurut Nurul, peningkatan status kepegawaian semestinya menjadi motivasi tambahan bagi guru untuk semakin serius menjalankan tanggung jawab sebagai tenaga pendidik. Sebab, guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga memiliki peran penting membentuk karakter dan mempersiapkan masa depan generasi bangsa.
Karena itu, ia meminta seluruh guru PPPK di Jember tidak berhenti mengembangkan kompetensi, meningkatkan kemampuan mengajar, serta menjaga kedisiplinan dan keteladanan di lingkungan sekolah.
Berdasarkan data Disdik Jember, jumlah guru PPPK penuh waktu mencapai 4.517 orang. Sementara guru PPPK paruh waktu tercatat sekitar 4.169 orang.
Terkait kepastian pelaksanaan kebijakan tersebut, Disdik Jember masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Untuk wilayah Jawa, jajaran terkait dijadwalkan mengikuti sosialisasi kebijakan di Jakarta pada Senin mendatang.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketenagaan Disdik Jember, Tulus Wijayanto, S.Pd., M.Si., menegaskan bahwa peningkatan status kepegawaian harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pengabdian.
Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap status dan kesejahteraan tenaga pendidik perlu dijawab dengan kinerja yang semakin baik. Integritas, kedisiplinan, dan profesionalisme harus menjadi prinsip yang melekat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Ia menjelaskan, ketentuan teknis serta petunjuk pelaksanaan kebijakan tersebut masih menunggu arahan resmi setelah agenda sosialisasi pemerintah pusat. Pelaksanaannya pun direncanakan berlangsung secara bertahap, dimulai dari unsur pendidik atau guru.
Tulus berharap para aparatur sipil negara (ASN), khususnya guru PPPK, mampu menunjukkan perubahan positif dalam kualitas pelayanan pendidikan. Peningkatan kesejahteraan, menurutnya, harus berjalan seiring dengan peningkatan tanggung jawab dan kualitas kerja.
Dengan demikian, penataan status kepegawaian bukan sekadar perubahan administratif, melainkan juga menjadi dorongan untuk membangun tenaga pendidik yang semakin profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi masyarakat Jember. (**)








