Ilustrasi Hoaks/Berita Bohong, sumber www.freepik.com, Tegar Putra
Klikwarta.com - Di era digital yang serba cepat, masyarakat Indonesia dihadapkan pada banjir informasi dari berbagai sumber, mulai dari media online hingga media sosial. Kondisi ini membuat masyarakat kian sulit membedakan antara berita benar dan informasi hoaks.
Ribuan Konten Hoaks
Menurut data terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sepanjang tahun 2024 telah teridentifikasi dan diklarifikasi sebanyak 1.923 konten hoaks, berita bohong, serta informasi palsu.
Data tersebut bersumber dari hasil penelusuran Tim AIS Subdit Pengendalian Konten Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo. Temuan konten hoaks paling banyak terjadi pada Oktober 2024 sebanyak 215 konten, sedangkan jumlah paling sedikit tercatat pada Februari 2024 dengan 131 konten.
Secara bulanan, jumlah konten hoaks yang ditemukan adalah sebagai berikut, Januari 143 konten, Februari 131 konten, Maret 162 konten, April 143 konten, Mei 164 konten, Juni 153 konten, Juli 170 konten, Agustus 162 konten, September 173 konten, Oktober 215 konten, November 166 konten, dan Desember 141 konten.
Penipuan Jadi Kategori Hoaks
Tim AIS juga mengungkapkan bahwa kategori hoaks terbanyak berasal dari penipuan, mencapai 890 konten. Sementara itu, kategori mitos menjadi yang paling sedikit dengan hanya 6 konten.
Berdasarkan data Kominfo yang dipublikasikan pada 8 Januari 2025, jenis-jenis hoaks pada tahun 2024 mencakup:
Politik: 237 konten
Pemerintahan: 214 konten
Kesehatan: 163 konten
Kebencanaan: 145 konten
Lain-lain: 84 konten
Internasional & pencemaran nama baik: 50 konten
Perdagangan: 35 konten
Kejahatan: 33 konten
Keagamaan & pendidikan: 8 konten
Mitos: 6 konten
Deepfake dan AI
Fenomena deepfake kini menambah tantangan baru dalam menghadapi hoaks. Menurut laporan Media Indonesia, teknologi deepfake menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memanipulasi video, gambar, dan audio agar terlihat nyata, padahal palsu.
Beberapa tokoh publik Indonesia juga telah menjadi korban, di antaranya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Presiden Prabowo Subianto, mantan Presiden Joko Widodo, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan manipulasi visual yang menyesatkan.
Upaya Pemerintah dan Komunitas
Sebagai langkah penanggulangan, pada tahun 2020 Kementerian Kominfo mengembangkan aplikasi Mastel yang terintegrasi dengan data.turnbackhoax.id. Pemerintah juga menggandeng platform besar seperti Facebook dan Google untuk memblokir iklan berbayar (adsense) yang menyebarkan hoaks.
Selain pemerintah, peran komunitas juga penting. Salah satu gerakan masyarakat yang aktif adalah TurnBackHoax, komunitas daring yang berawal dari grup Facebook dan kini memiliki situs web turnbackhoax.id.
Situs ini menampung laporan dan arsip hoaks dari forum Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH). TurnBackHoax secara resmi diluncurkan oleh Menteri Kominfo Rudiantara pada 8 Januari 2017.
Literasi Digital Jadi Kunci Utama
Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), literasi digital dan pemahaman terhadap teknologi kecerdasan buatan (AI) adalah bekal utama menghadapi era banjir informasi.
Menko PMK menekankan bahwa edukasi digital harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui pendekatan for all, for many, and for few artinya inklusif dan mendalam sesuai kapasitas masing-masing kelompok.
Selain itu, Menko PMK juga berharap agar media massa tetap menjadi rujukan terpercaya di tengah derasnya arus informasi yang belum tentu valid.
Menjinakkan Bukan Menghapus
Hoaks tampaknya akan tetap menjadi bagian dari lanskap informasi Indonesia. Meskipun tidak dapat dihapus sepenuhnya, hoaks bisa “dijinakkan” dengan kombinasi teknologi, regulasi, dan literasi digital.
