Komisi E DPRD Jatim Kodrat Sunyoto
Klikwarta.com, Jawa Timur - Komisi E DPRD Jatim, Kodrat Sunyoto menyampaikan data BPBD Trenggalek menyebutkan adanya potensi bencana tsunami di wilayah tersebut. Untuk itu, Komisi E menilai perlunya kesiapsiagaan bencana. Mengingat wilayah Trenggalek juga berpotensi banjir dan kekeringan.
“Kekeringan berdampak pada 11 kecamatan di Trenggalek. Demikian juga dengan bencana banjir,” papar Kodrat.
Kodrat juga menekannkan kesiap siagaan ternadap ancaman bencana longsor. “Kami menekankan program mitigasi bencana, harus tau pemetaan potensi bencana yang pas. Sehingga penanganan antisipasinya tepat sasaran,” tutur kodrat.
Kondrat menyebut banyaknya anggaran yang on call bisa menjadi kebutuhan yang tepat sasaran. Maka, Kodrat.enekannkan program mitigasi bencana agar kejadian serupa tidak terulang.
Ia mengkritisi sering terlambatnya bantuan untuk korban bencana. Kondisi ini, karena lemahnya koordinasi dalam penanganan bencana.
“Menyampaikan tanggap darurat bencan, masak bantuan untuk korban bencana sering terlambat dan tidak sigap. Saya minta BPBD melakukan kesiap siagaan,” tegas Kodrat.
Bahkan minimnya honor yang didapat relawan juga menjadi sorotan wakil rakyat Jatim. Kodrat menemukan adanya personil relawan bencana yang gajinya tidak lebih dari Rp 100 ribu.”Padahal relawan tanggap bencana memiliki kontribusi besar terhadap penananganan bencana,” paparnya.
Rendahnya perhatian pemda terhadap relawan yang terlibat bantuan penanganan bencana harus ada pernaikan. Anggaran yang disiapkan terlihat kecil. Nominal Rp 250/bulan,” kata Kodrat.
Selain itu, Kodrat Sunyoto mendorong Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) pada semua satuan pendidikan SMA dan SMK serta SLB di Jawa Timur. Total berjumlah 4.057 lembaga pendidikan. Politisi Partai Golkar menyebutkan perlu peran SPAB di tingkat SMA/SMK/SLB. Hal ini agar potensi bencana bisa diantisipasi secepat mungkin.
Seperti diketahui, pada tahun 2023 ini, BPBD Provinsi Jawa Timur telah membentuk sebanyak 10 SPAB. Padahal pada tahun 2022, SPAB dibentuk sebanyak 20 sekolah.
"Pemprov Jatim melalui BPBD haruslah semakin meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar dibentuk juga SPAB pada satuan pendidikan tingkat PAUD, tingkat SD, dan SMP,”kata Kodrat.
Kodrat Sunyoto menyampaikan pendidikan langsung ke masyarakat, diharapkan upaya pengurangan risiko bencana dapat mencapai sasaran yang lebih luas dan dapat diperkenalkan lebih dini kepada seluruh peserta didik.
“Tentunya dengan mengintegrasikan pendidikan pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum sekolah maupun kedalam kegiatan ekstrakurikuler,” katanya.
Provinsi Jawa Timur memiliki potensi yang cukup besar terjadinya bencana setiap tahun. Pada tahun 2021 tercatat ada sebanyak 310 bencana dan tahun 2022 turun menjadi sebanyak 244 bencana, dengan jenis bencana terbanyak adalah Banjir, Angin Kencang, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, dan banjir Bandang.
Pewarta : Supra/Adv
