BNPB Pastikan Kebutuhan Warga Terdampak Gempabumi M 7,7 Flores di Ngada dan Nagekeo Terpenuhi

Rabu, 19/08/2026 - 11:44
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M. mengunjungi Kabupaten Ngada dan Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (18/8)

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M. mengunjungi Kabupaten Ngada dan Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (18/8)

Klikwarta.com, Ngada - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M. mengunjungi Kabupaten Ngada dan Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (18/8), untuk memastikan penanganan darurat pascagempa bumi magnitudo (M) 7,7 Flores berjalan optimal dan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi.

Kepala BNPB bertolak dari Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, menuju wilayah terdampak dengan penerbangan melalui Bandara Turelelo, Bajawa. Setibanya di Kabupaten Ngada, Kepala BNPB langsung meninjau sejumlah fasilitas pelayanan publik yang terdampak guncangan gempa, termasuk fasilitas kesehatan di Kecamatan Riung.

Lokasi pertama yang ditinjau adalah Rumah Sakit Pratama Riung. Fasilitas kesehatan tersebut mengalami kerusakan pada bagian plafon bangunan akibat guncangan gempa. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk sementara belum dapat berjalan secara normal.

Selanjutnya, Kepala BNPB meninjau Puskesmas Riung. Kerusakan pada bangunan puskesmas membuat sejumlah pasien harus dievakuasi dan mendapatkan perawatan di halaman fasilitas kesehatan tersebut. Kepala BNPB berdialog langsung dengan pasien, tenaga kesehatan, serta warga untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan.

Dalam dialog tersebut, Kepala BNPB memastikan pemerintah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa penanganan darurat. Dukungan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan logistik, tetapi juga mencakup peralatan, pelayanan kesehatan, dapur umum, serta berbagai kebutuhan lain sesuai hasil asesmen di lapangan.

“Kehadiran kami di sini untuk memastikan kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi. Mulai dari logistik, peralatan, pelayanan kesehatan, dapur umum, sampai kebutuhan lainnya akan kami dukung sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Suharyanto.

Pemenuhan kebutuhan kelompok rentan juga menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut. Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB menyerahkan dukungan logistik serta berbagai kebutuhan anak-anak kepada para penyintas. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung kebutuhan warga, khususnya anak-anak, selama berada di lokasi pengungsian dan menjalani masa penanganan darurat.

BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus melakukan asesmen terhadap dampak gempabumi, termasuk kondisi fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Hasil asesmen menjadi dasar untuk menentukan dukungan lanjutan sekaligus memastikan bantuan disalurkan sesuai kebutuhan dan prioritas di masing-masing wilayah.

Untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan, pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah alternatif bagi fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan dan belum dapat digunakan. Upaya ini dilakukan agar masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan medis selama proses pemeriksaan dan penanganan kerusakan bangunan berlangsung.

Di sisi lain, dukungan logistik dan peralatan penanganan darurat terus didorong ke wilayah terdampak. BNPB berkoordinasi dengan BPBD, pemerintah daerah, TNI, Polri, tenaga kesehatan, relawan, dan unsur terkait lainnya untuk mempercepat penanganan serta memastikan kebutuhan masyarakat di berbagai titik terdampak dapat terpenuhi.

Kepala BNPB menegaskan bahwa penanganan darurat dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan kondisi masyarakat di seluruh wilayah terdampak, tidak hanya pada satu lokasi. Pemerintah terus memantau perkembangan situasi dan mengidentifikasi kebutuhan di lapangan agar dukungan dapat diberikan secara cepat, tepat sasaran, dan sesuai skala prioritas.

Masyarakat diimbau tetap tenang dan mengikuti arahan petugas, khususnya terkait penggunaan bangunan yang mengalami kerusakan. Warga diminta tidak memasuki bangunan yang belum dinyatakan aman hingga dilakukan pemeriksaan oleh petugas berwenang. (**) 

Berita Terkait