Rakor Pemprov Bengkulu bersama tim pemulihan ekonomi, evaluasi pelaksanaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
Klikwarta.com, Bengkulu - Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, mengingatkan, pengelolaan Dana Desa (DD), harus dialokasikan 40 persen untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini, guna membantu penanganan kemiskinan dan percepatan pemulihan ekonomi bagi masyarakat. Khususnya yang terdampak COVID-19.
Kebijakan ini, merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu yang ada di Desa. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 104 tahun 2021, tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022, sebesar 40 persen Dana Desa tahun 2022 diperuntukkan untuk BLT.
Sementara untuk program ketahanan pangan dan hewani sebesar 30 persen. Sedangkan dukungan pendanaan penanganan COVID-19, sebesar Delapan (8) persen dan sisanya untuk program sektor prioritas lainnya.
"Saya ingatkan betul terutama dana desa, pastikan 40 persen untuk bantuan langsung tunai", tegas Rohidin, Kamis (20/1/2022), usai Rakor, bersama tim pemulihan ekonomi, evaluasi pelaksanaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan tim usulan investasi daerah lingkup Provinsi Bengkulu.
"Kalau tidak dialokasikan, maka akan diambil alih oleh Bupati dan dipindahkan ke desa lain. Bila Kabupaten tidak patuh, maka Gubernur akan ambil alih, saya kira jangan sampai terjadi hal seperti itu", tandasnya.
Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, bahwa realisasi TKDD Provinsi Bengkulu mencapai 100 persen, yakni realisasi 10,112 T.
Lanjut Gubernur Rohidin, untuk meningkatkan roda perekonomian Bengkulu, ia akan terus meningkatkan neraca ekspor Bengkulu. Selama ini, menurut Rohidin, ekspor Bengkulu banyak terbukukan melalui Lampung dan Palembang. Disebabkan karena dokumen ekspor yang tidak siap. Oleh karenaya, peran dari karantina dan bea cukai harus dipersiapkan. Terutama untuk sektor pintu ekspor.
kata Rohidin, terminal curah kering pelabuhan Pulau Baai sudah siap. Juga Bandara Fatmawati dengan cargo Garuda sudah siap.
"Kalaupun belum bisa melalui pintu Bengkulu, tetap Lampung dan Palembang, tetapi pencatatannya melalui ekspor kita, jadi itu nanti akan menaikkan pertumbuhan ekonomi Bengkulu", demikian jelas Gubernur Rohidin.
Sementara, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu Syarwan mengimbau kepada instansi vertikal dan Pemda, agar melakukan penyerapan anggaran di awal. Sehingga tidak terjadi penumpukan di akhir tahun. Sebab menurutnya, sejal tahun 2017, penyerapan anggaran dilakukan di akhir tahun dengan rata - rata 40 persen.
"Jika bisa dilakukan di awal, multiplier effect dari APBN dan APBD dirasakan oleh masyarakat sehingga ekonominya diharapkan lebih baik lagi. Walaupun di 2 tahun terkahir ini kita baik ya, di tahun 2020 walaupun kita terkontraksi 0,02 persen, kita terbaik se Sumatera, di 2021 mungkin kita positif antara 2 - 3 persen, mudah - mudahan di triwulan pertama ini penyerapan minimal mencapai 30 persen", harap Syarwan, mengakhiri. (*)
