Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, saat di konfirmasi.
Klikwarta.com, Trenggalek – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek, gelar rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2025 Kabupaten Trenggalek menjadi Peraturan Daerah (Perda), di Gedung Graha Paripurna DPRD setempat, Kamis (7/8/2025).
Dalam hal ini, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa proses pengesahan ini menjadi langkah penting dalam memastikan kelangsungan pembangunan dan pelayanan publik di sisa tahun anggaran 2025.
Selanjutnya, pihaknya menegaskan," Ranperda APBD Perubahan 2025 telah kita paripurnakan, selanjutnya dikonsultasikan ke Gubernur untuk dievaluasi sebelum resmi diundangkan," tandasnya.
Selanjutnya, dalam perubahan anggaran tersebut, total pendapatan daerah sebesar Rp1,933 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2,019 triliun. Meski terjadi penurunan pendapatan sekitar Rp36 miliar, kondisi tersebut masih dapat diimbangi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta efisiensi anggaran yang menghasilkan surplus sekitar Rp65 miliar.
Menurutnya, ada penyesuaian, termasuk tambahan untuk infrastruktur, dalam finalisasi APBD Perubahan ini, disepakati adanya pinjaman sebesar Rp56 miliar yang akan digunakan menutup kekurangan pembiayaan infrastruktur. " Meskipun belum masuk secara teknis, namun ini sudah dikunci dalam Perda," bebernya.
Pihaknya berharap proses evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa segera dilakukan agar pelaksanaan program yang telah dianggarkan," khususnya perbaikan infrastruktur, bisa dimulai pada Oktober atau November mendatang," imbuhnya.
Lebih lanjut, hal ini dibenarkan, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin," benar APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 telah disetujui DPRD. Saat ini kami akan segera mengonsultasikan kepada Gubernur untuk evaluasi," ungkapnya.
Kemudian pihaknya menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran, mengingat banyak proyek infrastruktur, terutama perbaikan jalan, sangat dinantikan masyarakat. Infrastruktur yang memadai dinilai penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kami berharap tidak ada hambatan dalam proses konsultasi dan evaluasi, semakin cepat, semakin baik, karena masyarakat menanti dampaknya," tutupnya.
Pewarta : Mar'atus
