Pranoto, Ketua Komisi III, DPRD Kabupaten Trenggalek, saat dikonfirmasi setelah rapat di ruang Banmus, Rabu (3/5/2023).
Klikwarta.com, Trenggalek - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek, rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, di ruang Banmus, Rabu (3/5/2023).
Hal ini dilakukan oleh, Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek, untuk memastikan progres pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 apakah sudah berjalan atau masih ada kendala dalam pelaksanaannya.
Dalam hal ini dibenarkan, Pranoto, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek, saat dikonfirmasi setelah rapat kerja, " hari ini kita rapat kerja dengan ULP dan Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek, untuk memastikan pelaksanaan APBD induk Tahun Anggaran 2023, apakah sudah berjalan atau belum," tuturnya.
Menurutnya, ada 32 paket pekerjaan dari Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek yang sudah dilimpahkan untuk di lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Trenggalek serta," ada 11 paket pekerjaan yang sudah ada pemenangnya," imbuhnya.
Kemudian untuk paket pekerjaan dengan nilai anggaran maksimal 200 juta (penunjukan langsung) pada Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek, saat ini masih proses pemilihan penyedia barang dan jasa.
Lebih lanjut," APBD Perubahan Tahun 2023 rencananya tanggal 25 Mei, akan segera kita notakan namun sedangkan APBD induk belum berjalan jadi apa yang akan kita bahas di perubahan padahal APBD Perubahan yang dibahas adalah menutupi kekurangan APBD induk yang mungkin belum direncanakan sesuai dengan target RPJMD," bebernya.
Selanjutnya, Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek menekankan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyongsong APBD Perubahan ini," karena kebiasaan kita APBD Perubahan ini di notakan pada Bulan September, sehingga Pemerintah Daerah menginginkan lebih awal, berdasarkan pengalaman sebelumnya pekerjaan menumpuk di akhir tahun anggaran sehingga menyebabkan tidak suksesnya target - target RPJMD," jelasnya.
Pihaknya ingin melihat kesiapan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki paket pekerjaan insprastruktur, kesiapannya sejauh mana," tadi rapat saya hentikan karena Dinas PUPR yang hadir hanya Kepala Dinas saja, karena banyak permasalahan yang harus kita urai, kita tidak ingin hanya laporan Kepala Dinas saja," cetusnya.
"Kita juga ingin laporan dari Kabid - Kabid yang membidangi pekerjaan tersebut secara langsung, kenapa pekerjaan belum dimulai apakah perencanaannya belum selesai, makanya untuk rapat kita tunda besuk," pungkasnya.
Pewarta: Hardi Rangga
