Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan menyampaikan keluhannya soal insentif yang diterimanya kepada Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad
Klikwarta.com, Pasuruan - Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan menyampaikan keluhannya soal insentif yang diterimanya kepada Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad. Guru Madin tersebut mengeluh hanya menerima insentif Bulan Oktober 2021 saja.
Salah satunya Kepala Madin Darul Ulum Dusun Banyuputih Desa Cukurguling Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Ustad Salim, keterlambatan pencairan insentif guru Madin ini mengaku baru terjadi pada periode ini. Artinya era Kepemimpinan Soekarwo - Saifullah Yusuf (Gus Ipul) tidak pernah terjadi keterlambatan pembayaran insentif guru Madin.
"Pada masa wagub Gus Ipul, saya dan guru madin tidak mengalami seperti ini," ungkap Salim.
Keluhan Salim ini juga dirasakan oleh guru madin lainnya, Mahfud. Mereka menyampaikan keluhan tersebut kepada Anwar Sadad, Wakil Ketua DPRD Jatim, di sela-sela resesnya sebagai anggota DPRD Jatim.
Sadad terpilih untuk keempat kalinya dalam Pemilu 2019, mewakili daerah pemilihan Jatim III meliputi Kabupaten dan Kota Pasuruan serta Kabupaten dan Kota Probolinggo.
Ketua DPD Gerindra Jatim itu mengatakan, sepanjang tahun 2020 dan 2021 beban keuangan Pemprov memang berat.Terutama pada masa puncak pandemi covid 19.
Sadad menjekaskan, bahwa selain terjadi penurunan target penerimaan, baik PAD maupun dana transfer, juga belanja penanganan covid 19 terbilang tidak sedikit. Hal itulah yang saya duga menyebabkan dana insentif madin, yang biasanya disebut Bosda Madin, terjun bahas.
"APBD 2021 hanya mengalokasikan 30 miliar untuk insentif madin. Dana sebesar itu hanya untuk 1 bulan saja. Karena kengototan DPRD Jatim, akhirnya disetujui penambahan anggaran untuk madin menjadi sebesar 167 miliar," pungkasnya.
