Anggota Komisi A DPRD Jatim Ubaidillah
Klikwarta.com, Jawa Timur - Komisi A DPRD Jatim akan mendatangi Kemendagri untuk koordinasi terkait proses pengusulan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur.Mengingat dalam regulasi yang ada, DPRD mempunyai hak mengusulkan tiga nama Pj Gubernur Jatim.
Anggota Komisi A DPRD Jatim Ubaidillah mengaku hingga saat ini usulan Pj Gubernur belum dibahas di komisinya. Maka, sebelum pembahasan dalam waktu dekat Komisi A akan ke Dirjen Otonomi Daerah di Kemendagri.
“Jabatan Gubernur dan Wagub Jatim bakal selesai pada akhir Desember 2023. Sebagaimana regulasi, proses pengisian Pj Gubernur bisa berasal dari DPRD, serta Kemendagri yang masing-masing maksimal tiga orang. Pengangkatan Pj Gubernur nantinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden,” kata Ubaidillah, Senin (19/9/2023).
Politisi asal PKB itu menungkapkan bahwa Komisi A akan menanyakan ke Kemendagri terkait waktu untuk proses pembahasan pengusulan Pj Gubernur. Mengingat hingga saat ini belum ada surat pemberitahuan dari Kemendagri sebagai acuan nantinya.
Politisi asal Dapil Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi itu menilai posisi Pj penting karena akan memimpin Jawa Timur hingga ada Gubernur definitif hasil Pilkada 2024. Ubaid berharap agar pemerintah pusat dalam menunjuk Pj Gubernur Jatim bisa diputuskan dengan arif dan bijaksana.
Menurut Ubaid, setidaknya terdapat dua faktor penting untuk diperhatikan untuk menentukan Pj Gubernur. Pertama, orang yang paham betul dengan birokrasi pemerintahan Jawa Timur. Apalagi, Jawa Timur merupakan daerah dengan wilayah yang luas.
"Itu penting agar tahu seluk beluk birokrasi sehingga pengambilan keputusan terhadap kesejahteraan rakyat itu bisa lebih cepat. Makanya, akan lebih elok jika diambil dari birokrasi yang ada di Jawa Timur," tegasnya.
Ubaid pun berharap agar proses pengisian Pj Gubernur tidak menimbulkan gesekan dan kegaduhan. Apalagi tahun 2024 merupakan tahun politik. Situasi kondusif sangat dibutuhkan untuk memastikan jalannya pemerintahan.
"Sehingga, pilihan terbaik menurut kami, kalau bisa Pj Gubernur diambilkan dari birokrasi yang ada di Jawa Timur. Agar lebih paham terhadap local wisdom dan sebagainya," pintanya. (Adv)
