Penyerahan secara simbolis usai rapat paripurna
Klikwarta.com, Tulungagung - DPRD Kabupaten Tulungagung menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Tulungagung TA 2021, di ruang Graha Wicaksana Lantai II Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (23/03/2022).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono. Dihadiri Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo, Sekda dan sejumlah asisten Sekda. Para Kepala OPD mengikuti secara teleconference. Agenda raoat dirangkai dengan penyampaian rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Tulungagung.
Bupati Tulungagung menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir TA 2021, penyerahan Ranperda tentang persetujuan bangunan gedung dan Ranperda lainnya. Melalui indikator kinerja utama yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada tahun 2020 sebesar 73,00 dan tahun 2021 menjadi sebesar 73,15 atau meningkat sebesar 0,15 persen dan masuk pada kategori tinggi.
Indikator selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi. Di mana sebagai dampak adanya Pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonom tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 3,09 persen. Namun demikian, berkat kerja sama seluruh stakeholder, tahun 2021 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung berhasil mendekati kondisi normal menjadi 3,53 persen.
Lanjut bupati menyebutkan, angka kemiskinan dari sebesar 7,33 persen pada 2020, menjadi sebesar 7,51 persen di tahun 2021 atau meningkat sebesar 0,18 persen. Meski begitu, angka kemiskinan ini masih di bawah angka kemiskinan nasional yaitu 9,71 persen dan Provinsi Jawa Timur sebesar 11,40 persen.
Selain itu, Ranperda ini disusun guna mendapatkan program Nasional Urban Water Supply Project (NUWSP) dari pemerintah pusat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Ranperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Nomor 9 tahun 3912, tentang penyertaan modal pemerintah Kabupaten Tulungagung pada Perumdam.
“Indeks Birokrasi Reformasi guna mewujudkan pemerintah yang akuntabel, profesional dan transparan,” pungkas Bupati.
Perwakilan fraksi Andri Santoso membacakan terkait hasil reses tentang sosialisasi kepada masyarakat terdampak diantaranya rencana proyek jalan tol Tulungagung – Kepanjen, melambungnya harga minyak goreng, penggunaan dana hibah masjid dan Musala, kelangkaan pupuk bersubsidi di musim tanam dan bantuan sarana prasarana kesenian.
Di samping itu pula, penetapan Peraturan DPRD Tulungagung tentang Kode Etik dan Peraturan DPRD Tulungagung tentang tata beracara Badan Kehormatan (BK).
"Adapun ranperda inisiatif dewan yang disampaikan di rapat paripurna masing-masing adalah ranperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, Ranperda tentang fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi, ranperda perubahan atas peraturan daerah no 9 tahun 2017 tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan serta ranperda tentang pengelolaan Teknologi dan Informasi", pungkas Andri.
Pewarta : Cristian
