Anggota Komisi E DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso
Klikwarta.com, Surabaya - Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) angkat bicara soal langkah Presiden Prabowo Subianto yang merombak jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) per 2 Juni 2026. Pergantian taktis itu disebut sebagai bukti nyata komitmen Pemerintah Pusat menjaga mutu dan menyempurnakan tata kelola program prioritas nasional.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso, memberikan apresiasi tinggi atas keputusan responsif Presiden Prabowo yang resmi menetapkan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, menggantikan Dadan Hindayana.
Ia menilai penyegaran di level pimpinan struktural ini merupakan respons langsung terhadap beragam evaluasi, masukan, hingga kritik publik untuk menyempurnakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Tentu ini menunjukkan Bapak Presiden Prabowo punya komitmen kuat memastikan program MBG, sebagai salah satu program prioritas nasional, dapat berjalan baik, terukur, dan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia,” kata Cahyo di Surabaya, Rabu (3/6/2026).
Perombakan struktural yang diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi itu juga merombak posisi wakil kepala. Jabatan tersebut kini diisi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Cahyo menilai pembenahan lini manajerial ini mencerminkan keseriusan negara dalam mengelola tingginya animo masyarakat terhadap program pemenuhan gizi nasional.
Politikus yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya ini menegaskan, tata kelola yang tertib dan transparan dari pimpinan BGN yang baru akan berdampak langsung pada mutu serta ketepatan sasaran program di lapangan.
“Kami memandang evaluasi dan pergantian kepemimpinan ini bagian dari penyempurnaan sistem program ini, dan juga keseriusan Bapak Presiden memastikan aspirasi serta masukan masyarakat yang sangat antusias terhadap program MBG,” ujarnya.
“Dan tentu kami berharap program yang sangat mulia ini berjalan baik, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan dampak maksimal,” tambah legislator muda Dapil Jatim I Surabaya tersebut.
Sebagai legislator Jawa Timur yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Cahyo memastikan Komisi E DPRD Jatim siap menguatkan fungsi pengawasan terhadap implementasi MBG di tingkat daerah. Koordinasi antara kebijakan makro BGN di pusat dan eksekusi teknis pemerintah daerah akan diperketat demi menjaga mutu makanan yang disalurkan kepada anak-anak.
“Kami tidak hanya sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya, tetapi sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Komisi E yang membidangi Kesra, akan mendukung penuh langkah perbaikan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan pimpinan BGN yang baru. Kami akan memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat, dalam hal ini BGN, dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak agar program ini semakin baik dan terjaga kualitasnya,” tegas Cahyo.
Ia menekankan, program MBG bukan sekadar bantuan sosial biasa, melainkan investasi jangka panjang negara dalam membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sejak dini. Pihaknya ingin memastikan masyarakat Jatim menerima pesan bahwa negara hadir menjamin masa depan generasi penerus.
“Pada intinya kami ingin menyampaikan pada masyarakat bahwa program ini adalah program yang sangat baik. Program ini adalah upaya negara dalam membangun gizi anak-anak kita, dan upaya negara untuk membangun kekuatan bangsa di masa depan,” pungkas Cahyo. (**)
