Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) se-Jatim di Kelurahan Wonokusumo, Semampir, Surabaya, Minggu (3/5/2026)
Klikwarta.com, Surabaya - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) se-Jatim di Kelurahan Wonokusumo, Semampir, Surabaya, Minggu (3/5/2026). Tahun 2026, BSPS menargetkan renovasi 33.000 unit rumah tidak layak huni di Jatim.
Peluncuran dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono. Program ini jadi langkah strategis tingkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus tekan angka kemiskinan.
Lonjakan Drastis: Dari 2.914 Jadi 33.000 Unit
Khofifah mengapresiasi lonjakan signifikan BSPS Jatim. Dari 2.914 unit pada 2025, melesat lebih dari 10 kali lipat jadi 33.000 unit di 2026.
“Program BSPS ini sangat strategis karena langsung menyentuh kebutuhan dasar: hunian layak. Dampaknya tidak hanya kualitas hidup naik, tapi juga berkontribusi turunkan kemiskinan,” tegas Khofifah.
Mantan Mensos itu menyebut, rumah layak huni jadi fondasi peningkatan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas keluarga.
“Ketika masyarakat punya rumah layak, beban ekonomi turun, kesehatan keluarga meningkat, daya tahan sosial menguat,” ujarnya.
Bukan Sekadar Bangun Rumah, Tapi Bangun Kehidupan.
Khofifah menekankan, BSPS 2026 mengintegrasikan perumahan dengan pemberdayaan ekonomi.
“Ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi membangun kehidupan yang lebih baik. Ada intervensi hunian sekaligus penguatan ekonomi keluarga,” jelasnya.
Ia optimistis program ini beri dampak signifikan bagi kesejahteraan warga dan percepat penurunan kemiskinan.
“InsyaAllah ini bagian penting turunkan kemiskinan sekaligus perkuat ekonomi rakyat berbasis komunitas,” pungkasnya.
Serap 100 Ribu Tenaga Kerja, Terintegrasi KUR & PNM Mekaar
Menteri Maruarar Sirait menyebut, pembangunan 33.000 unit rumah diperkirakan serap hampir 100 ribu tenaga kerja dari konstruksi, transportasi, hingga industri bahan bangunan.
“Ekosistem perumahan ini menggerakkan banyak sektor. Dari kontraktor, toko bangunan, hingga UMKM semua ikut bergerak. Ini yang kita harapkan jadi pengungkit ekonomi,” kata Ara.
Program ini juga diintegrasikan dengan KUR Perumahan dan pembiayaan PNM Mekaar yang sasar perempuan pelaku usaha.
“Tujuannya agar penerima tak hanya punya rumah layak, tapi juga ketahanan ekonomi,” ujarnya.
Surabaya Dapat 1.252 Unit, Tender Rakyat Rp280 Juta di Wonokusumo
Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono merinci, dari 33.000 unit se-Jatim, 1.252 KK penerima ada di Surabaya. Hingga awal Mei 2026, sekitar 600 sudah terverifikasi. Ia pastikan verifikasi dipercepat agar tepat sasaran.
Di Wonokusumo, BSPS dijalankan lewat skema “Tender Rakyat” dengan pagu Rp280 juta untuk 14 penerima. Menteri Ara dan Khofifah meninjau langsung 3 rumah calon penerima:
1. Suparno, pekerja serabutan Rp1,5 juta/bulan, 4 tanggungan. Dapat bantuan Rp20 juta + swadaya Rp1,5 juta. Rumah sebelumnya tanpa sanitasi, struktur tak permanen, atap rapuh.
2. M. Effendi, sopir alat berat sampah Rp3,6 juta/bulan. Dapat Rp20 juta + swadaya Rp3 juta. Rumah rusak berat, tanpa pondasi, sloof, kolom, ring balok, atap bocor.
3. Tohir, pedagang barang bekas Rp2 juta/bulan, 2 tanggungan. Dapat Rp20 juta. Rumah rusak berat, struktur tak memadai, atap bocor.
Seluruh penerima lolos verifikasi teknis. Untuk transparansi, tersedia kanal pengaduan BENAR-PKP di +62 812-88888-911.
BSPS merupakan program Kementerian PKP berupa stimulan pembelian bahan bangunan untuk tingkatkan kualitas RTLH milik warga berpenghasilan rendah, bukan pembiayaan penuh. (**)
