Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati menggelar reses di Balai RT 9 RW 2, Jalan Tambak Wedi Lama Gang Masjid, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Sabtu (25/7/2026).
Klikwarta.com, Jawa Timur - Kebutuhan akan SMA dan SMK negeri kembali menjadi aspirasi utama warga. Hal itu mengemuka saat Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati menggelar reses di Balai RT 9 RW 2, Jalan Tambak Wedi Lama Gang Masjid, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Sabtu (25/7/2026).
Selain mendesak penambahan sekolah negeri, warga juga menyampaikan sejumlah persoalan lain, mulai dari minimnya lapangan pekerjaan hingga usulan perbaikan infrastruktur berupa pavingisasi lingkungan.
Menanggapi hal tersebut, Lilik menyebut kebutuhan SMA dan SMK negeri hampir selalu muncul di setiap kegiatan reses yang ia lakukan.
"Yang kedua, tadi kaitan dengan sepertinya hal yang biasa ya, yang sering muncul di setiap reses ini adalah kebutuhan sekolah, SMA/SMK yang juga dianggap kurang banyak. Kita tampung saja. Semakin kita bisa menyampaikan bahwa kebutuhan itu memang riil ada, ya mudah-mudahan itu bisa diperhatikan," ujar Lilik.
Menurutnya, hal itu menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan menengah negeri yang terjangkau.
Ia mengungkapkan, perjuangan menambah sekolah negeri sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya. Fraksi PKS pernah melayangkan dua surat resmi, satu kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk meminta dukungan lahan, dan satu lagi kepada Gubernur Jawa Timur terkait pendirian SMA maupun SMK negeri.
"Kalau sebelumnya di daerah Dukuh Pakis sana, memang kami sudah sempat menyampaikan dua surat. Satu surat ke Pak Eri untuk meminta kesempatan lahan bisa digunakan untuk sekolah SMA/SMK. Yang satu lagi ke Bu Gub untuk pendirian sekolah SMA ataupun SMK," katanya.
Namun usulan itu belum terealisasi karena terbentur keterbatasan anggaran. Lilik menjelaskan, membangun sekolah baru tidak hanya butuh biaya pembangunan, tetapi juga tambahan anggaran operasional setiap tahunnya.
"Tapi keduanya mental karena kaitan dengan penganggaran. Kalau sudah didirikan sekolah, berarti tambah anggaran lagi. Apalagi sekarang dengan penurunan TKD, mungkin juga tidak bertambah menggembirakan. Tapi tetap kita sampaikan," ucapnya.
Meski demikian, ia menegaskan Fraksi PKS akan terus menyuarakan kebutuhan tersebut agar masuk dalam prioritas penganggaran pemerintah ke depan.
"Tetap kita sampaikan, mudah-mudahan nanti ada jalan yang lain. Karena kita juga enggak tahu ke depan nanti apakah ada perubahan," imbuhnya.
Selain pendidikan, warga juga mengeluhkan terbatasnya lapangan pekerjaan. Lilik menyebut pemerintah sebenarnya telah menyiapkan sejumlah program peningkatan kompetensi, seperti Balai Latihan Kerja (BLK) dari Pemprov Jatim dan program magang dari Kementerian Ketenagakerjaan.
"Tenaga kerja yang setahu saya dari Kementerian Tenaga Kerja itu banyak memberikan peluang magang. Magang yang memang diperuntukkan untuk batu loncatan maupun kesempatan di pekerjaan berikutnya. Kemudian kalau dari Pemerintah Provinsi sendiri masih kaitan dengan BLK, artinya peluang untuk bisa bekerja sendiri," jelasnya.
Ia juga mendorong generasi muda untuk melirik usaha mandiri melalui UMKM.
"Salah satunya UMKM. Ini kan peluang yang lebih ada di depan mata mereka. Kalau kita lihat memang makanan dan itu kan banyak. Yang telaten, yang rajin juga akhirnya berhasil," pungkasnya.
