Situasi rapat kerja Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek, bersama Dinas PUPR, di aula DPRD Kabupaten Trenggalek, Kamis (4/5/2023).
Klikwarta.com, Trenggalek - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menilai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), lambat dalam melaunching APBD Tahun Anggaran 2023.
Dalam hal ini terungkap, setelah Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek, menggelar rapat kerja lanjut, bersama dengan Dinas PUPR dan ULP, diruang aula DPRD, Kamis (4/5/2023).
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek, Pranoto, saat dikonfirmasi mengungkapkan, Dinas PUPR lambat dalam melaouncing untuk merealisasikan APBD Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2023 contohnya," untuk paket pekerjaan tender semuanya sudah dilimpahkan di ULP, sedangkan paket pekerjaan non tender belum ada launcing oleh Dinas PUPR," ungkapnya.
Dalam hal ini, dari hasil klarifikasi Komisi III DPRD Trenggalek, dengan Dinas PUPR menurutnya, lambatnya penyerapan anggaran pada Dinas PUPR, karena adanya Inpres, yang harus dikawal," Alhamdulillah sekarang sudah selesai serta ditargetkan tanggal 17 Mei seluruh paket pekerjaan sudah berada pada penyedia barang dan jasa," cetusnya.
"Kalau nantinya masih molor lagi tentunya ini akan menghambat proses pembahasan APBD Perubahan, sehingga kita uji semoga tanggal 17 Mei semuanya bisa berjalan dengan baik," imbuhnya.
Selanjutnya, ada 32 paket pekerjaan di Dinas PUPR, penggandaan melalui lelang namun sampai saat ini masih ada 11 paket pekerjaan yang sudah ada pemenangnya," namun belum diberikan Surat Perintah Kerja (SPK), karena ada sebagian yang masih menjadi pertimbangan Dinas PUPR," tuturnya.
Hal ini terjadi karena ada yang Sertifikat Badan Usaha (SBU) Penanggung Jawab Teknik (PJT) Badan Usaha, dicabut yang berwenang sedangkan sekarang sedang proses SPK," hal ini sudah dilakukan klarifikasi dan sudah tidak dicabut dan dikembalikan lagi kepada perusahaan yang memakainya, jadi tinggal menerbitkan SPK saja nantinya" pungkasnya.
Pewarta: Hardi Rangga
