Undangan bantuan seiklasnya sosialisasi paving dari komite SDN 2 Tambakromo kecamatan Cepu yang diterima wali murid.
Blora, Klikwarta.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora, Darwanto, menyoroti adanya dugaan pungutan liar di SDN 2 Tambakromo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.
Politisi asal kecamatan Cepu tersebut, ada upaya pungutan yang dilakukan oleh pihak SDN 2 Tambakromo kepada wali murid, berkedok permohonan bantuan seiklasnya untuk pavingisasi halaman sekolah.
Padahal, SDN 2 Tambakromo kecamatan Cepu tersebut telah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 senilai Rp1.142.910.000.
Anggota Komisi C DPRD Blora itu, menyampaikan, dengan adanya sistem swekelola atas DAK di SDN 2 Tambakromo, seharusnya tidak lagi membebani masyarakat atau wali murid.
"Pemerintah berharap ada pengembangan pekerjaan. Tidak malah membebani masyarakat atau wali murid untuk tambahan pekerjaan," ujar Darwanto, Sabtu (30/12/2023).
Pihaknya justru bertanya-tanya tentang adanya sistem swakelola tersebut. Dengan sistem swakelola benarkah sudah diterapkan betul dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat setempat?"
"Perlu keterbukaan RAB dan SPJ-nya. Jadi masyarakat/ wali murid tidak menggerutu keberatan. Nek butoh jaluk masyarakat, nek enek duwite ora terbuka karo rakyat. Kasihan rakyatnya," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan kabupaten Blora, Sandy Tresna Hadi, mengaku telah melakukan klarifikasi kepada Kepala SDN 2 Tambakromo.
"Saya sudah klarifikasi Kepala Sekolahnya," kata Sandiy, Sabtu 30 Desember 2023.
Berdasarkan klarifikasi tersebut, Sandy menyampaikan, edaran itu inisiatif dari komite atau paguyuban wali murid. Kemudian, sumbangan yang diharapkan adalah seikhlasnya, tidak ada penentuan nominalnya.
"Begitu mas klarifikasinya," ujar Sandy melalui pesan Whatsaps.
Saat ditanya apakah yang terjadi di SDN 2 Tambakromo diperbolehkan?, menurut Sandy, kalau ada pihak lain yang mau menyumbang seikhlasnya diperbolehkan.
"Kalau orang mau sumbang seikhlasnya boleh," kata Sandy.
Kalau sesuai surat yang diterima wali murid, apakah tergolong pungutan liar? Sandy tidak bisa menjawabnya.
"Gak paham saya mas," ujar Sandy.
Dugaan pungutan ini terungkap dalam surat undangan tertanggal 5 Desember 2023, yang ditandatangani oleh ketua komite SDN 2 Tambakromo bernama Ahmad dan mengetahui kepala sekolah, Fitri Khoirun Nisa'.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa telah diadakan kegiatan workshop pencegahan perundungan/bullying, kekerasan seksual, dan intoleransi bagi guru, orang tua, dan siswa. Selain itu, terdapat permohonan sosialisasi paving di SDN 2 Tambakromo pada hari Sabtu, 11 November 2023.
Dalam rangka itu, pihak sekolah bermaksud mengajukan permohonan bantuan untuk pembangunan paving halaman SDN 2 Tambakromo, yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan upacara bendera, serta pembiayaan pagi senam dan murojaah.
Bantuan diminta untuk disetorkan kepada perwakilan paguyuban SDN 2 Tambakromo paling lambat tanggal 15 Januari 2023.
Surat tersebut juga mencantumkan rencana anggaran biaya paving dengan luas lahan 150 meter. Rincian biaya meliputi paving sepanjang 150 meter x 58.000 = 87.000.000, biaya tukang selama 20 hari × 10 x 100.000 = 20.000.000, dan pasir puk sebanyak 10 truk x 600.000 = 6.000.000. Dengan demikian, asumsi pembagian ke wali murid sebanyak 118 orang adalah sebesar @872.000 per orang.
Salah satu wali murid, Yudi, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap permintaan sumbangan ini. Selain diminta sumbangan, pihak sekolah juga mengajak wali murid untuk turut serta dalam kerja bhakti di sekolah. Meskipun iuran ini diambil seiklasnya, namun jumlah minimumnya adalah Rp50.000.
"Informasinya untuk pembelian paving. Banyak wali murid yang menggerutu. Terlebih lagi, sekolah sudah mendapatkan dana lebih dari RP1 miliar dan masih mengajak wali murid kerja bhakti membersihkan puing-puing," ujar Yudi pada Jumat, 29 Desember 2023.
Pewarta: Fajar
