Ketua DPP LSM PEMATANK Suardi Romli
Klikwarta.com, Lampung - Terkait dugaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pekon Gunung Raya, kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu tahun anggaran 2016 serta 2017 yang diduga "fiktif', Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM ) Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (PEMATANK) Dewan Perwakilan Pusat (DPP) soroti serta menyatakan sangat prihatin akan penggunaan uang Negara RI yang seharusnya diperuntukkan guna kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.
Suairdi Romli, selaku ketua Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi, sangat berharap kepada pihak yang berwenang agar dapat bekerja secara profesional ketika ada temuan diduga menyalahi, yang akan berdampak menimbulkan kerugian.
“Dengan adanya ketidakjelasan penggunaan dana BUMDes tersebut sangat disayangkan, hal ini karena BUMDes bertujuan untuk mensejahterankan masyarakat desa dan sebagai inkam pemasukan desa bukan kepentingan pribadi,“ terangnya, Senin (13/1/20), melalui sambungan WhatsApp.
Lebih lanjut dikatakan Suardi Romli, oleh karena itu, saya sebagai elmen social control berharap kepada aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) segera mengambil langkah untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait hal tersebut.
"Begitu juga dengan inspektorat berharap melakukan audit fisik juga jangan hanya administratif saja," pungkasnya.
Sebelumnya pernah diberitakan, Dana anggaran BUMDes Pekon Gunung Raya, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Tahun anggaran 2016 hingga 2017 dipertanyakan.
Seperti yang dikatakan oleh salah satu warga setempat kepada media ini bahwa, ketidakjelasan tersebut dikarenakan tidak adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran BUMDes tahun 2016 dan 2017.
"Tentunya kami selaku warga ingin mempertanyakan kejelasan anggaran tersebut. Karena sampai saat ini, laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran BUMDes tidak ada," ujar salah warga Pekon Gunung Raya, yang enggan disebutkan namanya ini.
Warga tersebut juga mengatakan bahwa, jajaran pengurus BUMDes pekon ini terkesan menutup-nutupi. Sebab, sepengetahuan warga setempat, kepengurusan BUMDes sudah terbentuk, tetapi kegiatan atau program BUMDes ini tidak ada.
"Ya jelas lah kita patut mempertanyakan. Paling tidak, laporan pertanggungjawaban anggaran atau kegiatan BUMDes itu harus disampaikan. Karena anggarannya ada Rp 65 juta, kepengurusannya ada, tapi tidak ada laporan," ucapnya.
Diketahui, hasil penelusuran awak media dari beberapa sumber di Pekon tersebut, dana anggaran BUMDes Pekon Gunung Raya tahun 2016 - 2017 ini sekitar Rp 65 juta. dengan rincian, modal tahap pertama tahun 2016 sekitar Rp 25 juta, dan tahap kedua ditahun 2017 sekitar Rp 40 juta.
Toni selaku ketua BUMDes Pekon Gunung Raya saat dikonfirmasi terkait hal ini menuturkan, bahwa kegiatan program BUMDes pekon setempat tahun 2016-2017 sudah berjalan. Namun dirinya tidak bisa nembeberkan lebih dalam tentang kegiatan dan program BUMDes-nya.
Toni hanya mengungkapkan, bahwa anggaran BUMDes sampai saat ini masih banyak ditangan warga, sebagai pinjaman untuk dikembangkan sebagai modal usaha sesuai kebutuhan mereka.
"Kegiatan dan program BUMDes Pekon Gunung Raya tahun 2016-2017 ini berjalan dengan baik. dengan kegiatan simpan pinjam kepada warga. Tetapi, sampai saat ini, warga yang meminjam ini, masih sulit untuk mengembalikan dana pinjaman itu,” ungkapnya, saat ditemui dikediamannya.
Sementara itu, Kepala Pekon Gunung Raya Toyim Yusuf mengungkapkan bahwa, dirinya mengaku sama sekali tidak mengetahui pembukuannya, karena pada saat itu ia belum menjabat sebagai kepala pekon.
Dia juga mengungkapkan, bahwa dirinya kesal dengan kepengurusan BUMDes, karena sampai saat ini dirinya juga tidak menerima laporan secara tertulis pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan anggaran BUMDes pekon setempat.
"Saya sudah berulang-kali menyampaikan kepada pengurus BUMDes untuk segera membuat berita acara pertanggungjawaban anggaran, dan kejelasan kepengurusan BUNDes, tetapi tidak pernah digubris (diabaikan, red). Bahkan, kita mengundang pengurus BUMDes untuk mengikuti pelatihan, tidak ada satupun yang hadir.
Dia juga menegaskan bahwa, pihaknya sampai saat ini masih menunggu perincian laporan penggunaan anggaran dan laporan pertanggungjawabannya tersebut.
"Sampai saat ini saya masih menunggu laporan pertanggungjawaban dari pengurus dan meminta kejelasan para pengurus BUMDes ini. Mengingat uang BUMDes tahun 2016 dan 2017 itu tidak sedikit dan harus dipertanggungjawabkan," tuturnya. (Abd)
Baca Juga : Dana BUMDes Tahun 2016-2017 di Pekon Gunung Raya Dipertanyakan
