Mendikdasmen Abdul Mu'ti
Klikwarta.com, Surakarta, 22 Oktober 2026 – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat kemitraan dengan Dewan Pendidikan untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan, mulai dari pemerataan akses dan peningkatan mutu pembelajaran hingga pemenuhan kebutuhan guru serta penciptaan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pendidikan 2026 di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (20/10).
Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pendidikan Tahun 2026 di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (20/10). Mengusung tema penguatan peran dan fungsi Dewan Pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan untuk semua, kegiatan ini menjadi ruang koordinasi, pertukaran gagasan, dan penyusunan rekomendasi kebijakan.
“Pemenuhan layanan pendidikan bermutu untuk semua dapat berjalan dengan baik melalui prinsip kemitraan. Dewan Pendidikan adalah mitra kami yang memberikan masukan sekaligus ide-ide cerdas agar pendidikan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujar Mendikdasmen.
Abdul Mu’ti menekankan pentingnya kontribusi Dewan Pendidikan dalam mendukung kebijakan strategis, termasuk wajib belajar 13 tahun, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, pendidikan inklusif, penguatan karakter, serta pembelajaran mendalam (deep learning). Ia juga menyoroti tantangan anak tidak sekolah atau putus sekolah, kesenjangan mutu pendidikan, dan perundungan yang membutuhkan penanganan bersama.
Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Rustono, menjelaskan bahwa Rakernas menjadi wahana evaluasi dan koordinasi untuk menghimpun aspirasi masyarakat serta menyusun rekomendasi kepada pemerintah. “Kami berharap terjadi sinkronisasi dan kolaborasi antarlembaga dalam mengatasi permasalahan pendidikan, sekaligus menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti,” katanya.
Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, mengapresiasi penyelenggaraan Rakernas sebagai wadah memperkuat koordinasi dan merumuskan langkah strategis. Menurutnya, Dewan Pendidikan memiliki peran penting dalam memberikan pertimbangan kebijakan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pendidikan. “Masukan yang objektif dan konstruktif sangat kami perlukan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mendorong Dewan Pendidikan menyampaikan pertimbangan berbasis bukti dan berani mengungkap kekurangan layanan pendidikan. Ia menegaskan tiga prioritas, yakni percepatan wajib belajar 13 tahun, pembelajaran bermutu dan inklusif, serta pemenuhan kebutuhan guru sesuai kondisi sekolah. “Kami berharap Rakernas menghasilkan rekomendasi yang konkret, terukur, dan dapat ditindaklanjuti serta dikawal bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan murid dan guru,” tuturnya.
Mendikdasmen mengapresiasi dedikasi Dewan Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan yang terus menyumbangkan gagasan serta memperkuat partisipasi masyarakat. Kemitraan ini diharapkan terus ditingkatkan melalui komunikasi terbuka, rekomendasi berbasis kebutuhan lapangan, dan tindak lanjut yang terukur demi mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua serta menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
(Kontributor : Arif)
