Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo
Klikwarta.com, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah mengusut dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam kasus narkotika di Kalimantan Timur beberapa waktu lalu.
Pengungkapan narkoba ini mendapat apresiasi dari Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo.
Menurut Rudianto, langkah yang dilakukan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menunjukkan komitmen serius Polri dalam memberantas narkoba tanpa pandang bulu.
“Sebagai anggota Komisi III DPR RI, saya mendukung penuh langkah Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dalam mengusut dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian pada kasus narkotika, termasuk dugaan yang menyeret Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara. Pengusutan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Siapa pun anggota Polri yang terbukti terlibat jaringan narkotika wajib ditindak tegas,” kata Rudianto.
Dalam beberapa waktu terakhir, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di bawah pimpinan Brigjen Pol Eko Hadi Santoso dinilai bergerak agresif mengembangkan kasus narkoba, termasuk menindak dugaan keterlibatan oknum aparat.
Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil kejahatan narkotika yang menyeret mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro.
Penanganan perkara itu dipandang sebagai bukti bahwa proses hukum tetap berjalan meski melibatkan anggota Polri sendiri.
Selain itu, pengembangan perkara narkoba di Kalimantan Timur juga menyeret nama mantan Kasat Resnarkoba Polres Kutai Barat AKP Deky Jonathan Sasiang yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan bandar narkoba Ishak dan kawan-kawan.
Tidak berhenti di situ, dugaan keterlibatan Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara AKP Yohanes Bonar Adiguna juga mendapat perhatian serius dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.
Terbaru, oknum anggota Brimob Samarinda, Bripka Dedi Wiratama, turut diperiksa terkait dugaan keterlibatan dengan kampung narkoba sindikat Gang Langgar bersama tersangka bandar besar Fernandes alias Nando yang telah diamankan aparat.
"Kasus-kasus ini memperlihatkan bahwa jaringan narkotika tidak hanya melibatkan pelaku lapangan, tetapi juga diduga menyentuh pihak-pihak yang memiliki akses maupun kewenangan tertentu," tegasnya.
Ia menekankan pentingnya pengawasan dan pengembangan perkara untuk membongkar jaringan secara menyeluruh.
Rudianto mendukung Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso untuk melakukan pemantauan intensif terhadap proses penanganan perkara yang saat ini ditangani Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur.
Selain melakukan pengawasan, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri juga memastikan akan memberikan back up terhadap pengembangan perkara apabila ditemukan fakta-fakta baru dalam proses penyidikan.
"Langkah ini menjadi pesan kuat bahwa Polri tidak ingin memberi ruang terhadap praktik penyalahgunaan wewenang, terlebih dalam kejahatan narkotika yang selama ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan generasi muda Indonesia," ungkapnya.
Rudianto menegaskan, penindakan terhadap oknum aparat sangat penting untuk menjaga marwah institusi kepolisian sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
“Jangan sampai ada kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Justru jika aparat penegak hukum terlibat, maka penindakannya harus lebih tegas karena mereka berada di garis depan pemberantasan narkoba,” ujarnya.
Menurutnya, perang melawan narkoba tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Tidak hanya bandar, kurir, dan pengedar yang harus ditindak, tetapi juga pihak-pihak yang diduga membekingi atau memanfaatkan jabatan untuk melindungi jaringan peredaran gelap narkotika.
“Kita juga mengapresiasi Bareskrim Polri yang sebelumnya telah mengungkap sejumlah kasus yang menyeret anggota kepolisian. Ini menunjukkan keseriusan dalam membersihkan internal institusi dari oknum-oknum yang diduga bermain dalam jaringan narkotika. Langkah seperti ini harus terus dilakukan agar perang melawan narkoba berjalan maksimal,” tandasnya.
Langkah penegakan hukum yang dilakukan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat komitmen pemberantasan narkoba secara menyeluruh.
"Melalui pengawasan berlapis dan pengembangan kasus yang terus dilakukan, publik berharap pengungkapan jaringan narkotika tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga menyentuh seluruh pihak yang diduga terlibat di belakangnya," tandasnya. (*)
