Ketua PBNU terpilih, KH Abdul Hakim Mahfudz
klikwarta.com, Jatim - Jelang pengumuman struktur Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, desakan agar kepengurusan baru dikelola secara profesional mulai menguat.
Salah satunya datang dari tokoh muda NU, HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur. Ia meminta Ketua Umum PBNU terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin memakai hak prerogatifnya untuk meramu tim kerja berdasarkan kapasitas, bukan berdasarkan stigma.
"Penyusunan kepengurusan PBNU harus bertumpu pada indikator profesionalisme dan meritokrasi. Sangat tidak rasional apabila dinamika internal dikerdilkan oleh prasangka politik sempit," kata Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/9/2026).
Gus Lilur menegaskan, era baru PBNU di bawah kepemimpinan Gus Kikin tidak boleh diwarnai pengulangan politik identitas internal. Penempatan orang, kata dia, harus diuji dengan dua hal: rekam jejak dan kompetensi.
Ia mencontohkan soal munculnya nama Lukman Edy yang masuk dalam bursa Sekretaris Jenderal PBNU. Publik, kata Gus Lilur, tidak perlu langsung menariknya ke ranah politik kepartaian.
"Kehadiran figur dengan portofolio kepemimpinan yang kuat, seperti mantan menteri atau sekretaris jenderal organisasi nasional, adalah bentuk pemanfaatan modal manusia yang rasional," ujarnya.
Bagi Gus Lilur, ukuran utama tetap satu: seberapa besar kinerja dan komitmen figur itu terhadap khittah NU.
"Sinergi antara Ketua Umum dan jajarannya harus dinilai dari efektivitas kerja serta komitmen terhadap khittah NU, bukan dari asumsi subjektif," tegasnya.
Selain profesional, Gus Lilur juga menyorot soal peta keterwakilan. Menurutnya, PBNU harus mencerminkan wajah NU secara nasional, bukan hanya dominasi satu provinsi.
"PBNU adalah artikulasi keberagaman Indonesia, bukan representasi PWNU Jawa Timur semata. Historisitas dan kontribusi Jawa Timur sangat substansial, namun tata kelola PBNU harus mencerminkan asas keberimbangan nasional," jelasnya.
Ia mendorong Gus Kikin membuka ruang seluas-luasnya bagi kader terbaik dari luar Pulau Jawa. Mulai dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua.
"Distribusi kepemimpinan strategis wajib mengakomodasi kader-kader terbaik dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, hingga wilayah lainnya," sambungnya.
Menurutnya, struktur yang beragam secara geografis akan memperkuat legitimasi PBNU dan memudahkan konsolidasi sampai ke ranting.
Di akhir pernyataannya, Gus Lilur mengajak seluruh warga NU menahan diri dari spekulasi dan perang opini yang menurutnya kontraproduktif.
Ia meminta semua pihak memberi ruang penuh kepada Gus Kikin untuk menyusun timnya tanpa tekanan politik.
"Saatnya PBNU melangkah ke fase konsolidasi strategis. Transisi kepemimpinan harus dikawal dengan pandangan yang futuristik dan ilmiah, bukan ditarik ke dalam pertarungan opini yang kontraproduktif," ujarnya.
"Mari berikan kepercayaan penuh kepada Gus Kikin untuk membina tim kerja yang solid, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan jam'iyah," pungkasnya.
