Indeks Demokrasi Indonesia Malut Tahun 2019
Klikwarta.com, Ternate, Maluku Utara - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara (Malut), kembali mengeluarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang di rilis setiap tahunnya.
Di tahun 2020 ini, BPS Prov Malut mengeluarkan IDI untuk tahun 2019 lalu. IDI yang dirilis BPS memperlihatkan, pada 2019, IDI Malut mencapai mencapai angka 69,89 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan IDI 2018 yang sebesar 72,10.
Kepala BPS Prov Malut, Atas P. Libus menjelaskan, angka IDI Maluku Utara 2019 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek, yakni aspek kebebasan sipil dengan nilai 85,61, aspek hak-hak politik dengan nilai 64,86 dan aspek lembaga demokrasi dengan nilai 58,11.
"Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60), "paparnya, Selasa 4 Agustus 2020.
Dijelaskan, IDI Malut dari 2009 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Tahun 2009 = 67,21, tahun 2010 = 59,92, tahun 2011 = 59,17, tahun 2012 = 66,83, tahun 2013 = 64,06, tahun 2014 = 67,90, tahun 2015 = 61,52, tahun 2016 = 73,27, tahun 2017 = 70,73, tahun 2018 = 72,10 dan tahun 2019 = 69,89.
Tingkat demokrasi Prov Malut selama 2010 hingga 2011, sempat masuk dalam kategori “buruk”. Tetapi, dalam tiga tahun pengukuran terus mengalami peningkatan dan berada pada kategori “sedang”. Hal ini menandakan, mulai matangnya perilaku dan sikap masyarakat, serta pelaku politik dalam berdemokrasi.
"Fluktuasi angka IDI Prov Malut merupakan cerminan dinamika demokrasi. IDI sebagai alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi, karena IDI disusun berdasarkan evidence based atau kejadian, sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi, "jelasnya.
Perkembangan selama sembilan tahun pengukuran IDI (2009-2019). Ketiga aspek demokrasi yang diukur terlihat fluktuatif, Nilai indeks aspek kebebasan sipil pada tahun 2019 sebesar 85,60. Yang mana, mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya 78,94.
Capaian ini, ungkap Atas P. Lubis, menempatkan indeks aspek sipil berada pada kategori baik, setelah pada 2018 termasuk kategori sedang. Selanjutnya, aspek hak-hak politik cenderung mengalami fluktuasi, sehingga pada lima tahun terakhir (2015-2019) termasuk dalam kategori sedang, dimana periode sebelumnya, selalu berada pada kategori buruk.
Penurunan yang cukup nyata, terjadi pada aspek lembaga-lembaga demokrasi. Dimana pada 2019, selama kurun waktu delapan tahun sejak 2009, nilai aspek kebebasan sipil selalu lebih tinggi dari pada dua aspek lainnya.
"Jika dibandingkan tahun 2018, dua aspek mengalami peningkatan, yaitu aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik. Sedangkan aspek lembaga demokrasi, mengalami penurunan yang tinggi yang menyebabkan turunnya angka indeks demokrasi indonesia pada tahun 2019," tandasnya. (*)
