Abdul Halim, Ketua Komisi D DPRD Jatim
klikwarta.com, Jawa Timur - Target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029 disambut baik DPRD Jatim. Tapi ada catatan penting: tanpa teknologi dan industrialisasi, target itu bisa jadi mimpi.
Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim menyebut tahun 2029 harus jadi titik balik bagi petani garam rakyat. Pemerintah pusat mematok roadmap cukup agresif.
Produksi nasional ditarget naik dari 1 juta ton menjadi 2,5 juta ton di 2026, 3,5 juta ton di 2027, dan 5 juta ton di 2029.
Di sisi lain, impor yang masih 2,6 juta ton harus ditekan jadi 2 juta ton di 2026, 1 juta ton di 2027, dan nol di 2029.
"Kalau target pemerintah pusat pada 2029 tidak lagi mengimpor garam, tentu ini menjadi harapan. Pemberdayaan petani garam di Indonesia akan semakin kuat," kata Abdul Halim.
Halim mengingatkan, masalah utama garam rakyat bukan di volume. Tapi di kualitas. Garam tradisional masih banyak yang kadar NaCl-nya tidak masuk standar industri. Akibatnya industri tetap pilih impor.
"Madura sendiri menyumbang sekitar 82 persen produksi garam Jawa Timur," ujarnya.
Politisi asal Partai Gerindra itu menyampaikan ketika garam lokal tidak bisa terserap karena komposisinya tidak memenuhi kebutuhan industri, maka harus ada teknologi yang menaikkan kualitas garam tersebut.
Halim meminta 4 langkah konkret agar tahun 2029 tak impor garam, yakni pertama modernisasi Tambak yaitu Beralih dari cara tradisional ke teknologi geomembran/HDPE seperti di K-SIGN Rote Ndao, NTT.
Kawasan 2.000 hektare itu disebutnya bisa jadi contoh. Kedua, teknologi Pengolahan berupa fasilitas untuk menaikkan kadar garam agar layak industri. Ketiga, Fasilitas Penyimpanan Gudang dan sarana pasca panen agar harga tidak anjlok saat panen raya.
Kepastian Pasar Industri dalam negeri wajib menyerap garam lokal dengan harga layak.
Kalau mengandalkan pemerintah daerah saja, persoalannya tidak pernah selesai. Pemerintah pusat harus hadir, termasuk menyiapkan teknologi untuk meningkatkan kualitas garam lokal agar bisa masuk ke dunia industri," tegas politikus PKB itu.
Bagi Halim, 2029 harus jadi momentum menghidupkan lagi petani garam Madura. Empat kabupaten yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep mempunyai basis produksi kuat.
Tapi selama ini petani kerap mentok di penyerapan. Kalau pemerintah menyiapkan teknologi sehingga kualitas garam meningkat dan bisa diserap industri.
"Saya kira ini akan menambah gairah petani garam untuk kembali," katanya.
Halim menggarisbawahi: swasembada tidak cukup dengan stop impor.
"Jangan sampai impor dihentikan, tetapi industri dalam negeri justru kesulitan mendapatkan bahan baku. Maka produksi rakyat harus disiapkan dari sekarang," pungkasnya.
Target 5 juta ton di 2029 menurutnya adalah peluang sekaligus PR besar. Jika didukung teknologi dan industrialisasi, Madura tak hanya jadi "Pulau Garam", tapi bisa jadi penopang garam nasional.
