Kekosongan Jabatan di Pemprov Jatim Disorot, Digitalisasi Kepegawaian Dinilai Belum Maksimal

Jumat, 06/11/2026 - 19:44
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo

Klikwarta.com, Jatim - Sebanyak 13 jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama atau setara eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur masih kosong. Kondisi itu menjadi perhatian Komisi A DPRD Jatim karena dinilai berpotensi memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo, mengatakan jumlah jabatan kosong tersebut tergolong besar jika dibandingkan dengan total OPD di Pemprov Jatim. Karena itu, pengisian jabatan perlu segera dilakukan dengan perencanaan yang lebih matang.

Sejumlah jabatan kosong di antaranya Wakil Direktur Pelayanan Medis RSUD Dr Saiful Anwar Malang, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jatim, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Jatim, serta Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jatim yang akan memasuki masa purna tugas.

Selain itu, terdapat enam jabatan yang proses seleksi terbukanya telah selesai dan tinggal menunggu pengumuman hasil. Keenamnya meliputi Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim, Kepala Bakorwil Pamekasan, Kepala Bakorwil Madiun, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, serta Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setdaprov Jatim. Dua posisi Staf Ahli juga masih kosong.

Freddy menilai kondisi tersebut tidak bisa dipandang sekadar persoalan administratif. Sebab, Pemprov Jatim sebenarnya telah memiliki sistem manajemen kepegawaian berbasis digital yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk memetakan kebutuhan pejabat, termasuk mengantisipasi kekosongan akibat pensiun.

"Padahal, melalui sistem tersebut, masa pensiun maupun potensi kekosongan jabatan seharusnya sudah dapat diketahui jauh-jauh hari," tegas politisi Partai Golkar itu.

Menurut dia, pemantauan idealnya dilakukan tiga hingga empat bulan sebelum pejabat memasuki masa persiapan pensiun (MPP). Dengan demikian, proses pengisian jabatan dapat dipersiapkan lebih awal sehingga tidak terjadi kekosongan dalam waktu lama.

Ketika seorang pejabat memasuki masa pensiun, berpindah jabatan, atau mengalami alih fungsi, pemerintah seharusnya sudah memiliki perencanaan untuk menyiapkan penggantinya melalui mekanisme kepegawaian yang berlaku.

"Kalau berbasis sistem sudah terlaksana, tapi masih terlambat, ya untuk apa digitalisasi itu," ujarnya.

Freddy juga menyoroti praktik rangkap jabatan melalui penunjukan pelaksana tugas (Plt). Menurutnya, penunjukan Plt memang diperlukan agar roda organisasi tetap berjalan. Namun, mekanisme tersebut harus memperhatikan ketentuan dan batas waktu yang berlaku.

"Jabatan rangkap itu tidak boleh lebih dari tiga bulan," katanya.

Penempatan pejabat yang merangkap jabatan juga harus mempertimbangkan kedudukan dan jenis jabatan yang diemban, terlebih apabila pejabat fungsional diberi tugas tambahan untuk menjalankan jabatan struktural.

Karena itu, dia meminta Pemprov Jatim tidak menjadikan penunjukan Plt sebagai solusi berkepanjangan. Pengisian jabatan definitif perlu segera dipersiapkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing OPD berjalan optimal.

Lebih lanjut, Freddy menekankan pentingnya prinsip meritokrasi dalam pengisian JPT pratama. Penempatan pejabat harus didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan kebutuhan organisasi, bukan pertimbangan di luar profesionalitas aparatur sipil negara (ASN).

"Yang penting sekarang untuk mengisi jabatan kosong itu harus mengedepankan meritokrasi atau kompetensi. Itu ada diatur di Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023," ungkapnya.

Freddy berharap Pemprov Jatim memperbaiki perencanaan manajemen kepegawaian, terutama dalam memetakan kebutuhan pejabat dan menyiapkan proses pengisian jabatan secara terukur.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Adhy Karyono mengatakan, proses pengisian jabatan yang kosong saat ini tengah dibahas secara bertahap. Sejumlah posisi, baik eselon III maupun eselon II, sudah masuk pembahasan.

"Yang menjadi kewenangan Ibu Gubernur kan eselon II, sudah sebagian diputuskan. Nanti mungkin secara bertahap akan dilakukan pelantikan," katanya.

Adhy mengakui jumlah jabatan eselon II yang kosong mencapai 13 posisi. Meski demikian, dia memastikan aktivitas pemerintahan tetap berjalan dengan dukungan sebagaimana tugas masing-masing.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni menyampaikan pengisian JPT pratama terus dilakukan secara bertahap. Enam jabatan telah menyelesaikan tahapan seleksi terbuka dan kini tinggal menunggu pengumuman hasil.

"Termasuk kemarin sudah enam yang selesai seleksi terbukanya. Tinggal pengumuman saja. Untuk JPT Pratama, sampai sekarang ada lagi empat jabatan yang kosong. Kemudian sampai akhir tahun, Desember nanti, diperkirakan ada lima jabatan lagi yang kosong," ujarnya.

Wanita yang akrab disapa Yuyun itu menjelaskan, bertambahnya kekosongan jabatan tidak terlepas dari banyaknya ASN yang memasuki masa purna tugas. Meski demikian, Pemprov Jatim berupaya segera melakukan pengisian agar kebutuhan organisasi tetap terpenuhi.

Menurut Yuyun, pemenuhan jabatan struktural menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, khususnya pada posisi strategis, turut menentukan kelancaran pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dia memastikan kekosongan jabatan untuk sementara masih dapat diantisipasi melalui penunjukan Plt. Skema perangkapan jabatan tersebut dinilai membantu menjaga keberlangsungan tugas organisasi sembari menunggu pengisian pejabat definitif.

"Menurut saya, itu tidak terlalu menjadi masalah karena masih bisa di-handle dengan segera ditunjuknya Plt. Perangkapan jabatan Plt juga sedikit banyak membantu. Apalagi dengan adanya digitalisasi pemerintahan, itu mempermudah kita dalam melaksanakan tugas," ungkapnya. (Adi/ADV)

Tags

Berita Terkait