Pelatihan Kerja Gratis Sepi Peminat, Lilik Hendarwati Nilai Tak Sinkron Kebutuhan Warga

Jumat, 20/11/2026 - 09:29
Anggota Komisi C DRPD Jatim Lilik Hendarwati saat serap aspirasi

Anggota Komisi C DRPD Jatim Lilik Hendarwati saat serap aspirasi

Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menyoroti persoalan klasik dalam program pelatihan kerja dan pelatihan usaha bagi masyarakat. Pelatihan sudah disediakan gratis oleh pemerintah, tetapi minat warga justru rendah. Bahkan, jumlah peserta yang hadir jauh dari jumlah yang awalnya diusulkan.

Hal itu disampaikan Lilik saat menanggapi aspirasi masyarakat yang meminta adanya pelatihan usaha dan pelatihan keterampilan kerja di Surabaya.

Menurutnya, selama ini pelatihan yang ditawarkan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Akibatnya, ketika pelatihan digelar, banyak kursi kosong.

"Kalau pelatihan usaha yang kita tawarkan itu sering sekali masyarakat tidak banyak berminat. Makanya saya bilang, apa sih sebenarnya kebutuhannya? Bagus kalau misalnya dari masyarakat kebutuhannya apa, itu yang kemudian diusulkan, kita masukkan," ujar Lilik, usai serap aspirasi di Rungkut Barata jaya, Kelurahan Gunung Anyar, Kamis 19 November 2026.

Lilik mencontohkan pelatihan digital marketing untuk anak muda yang baru-baru ini digelar. Saat penjaringan awal, ada 30 orang yang mengusulkan dan mengaku berminat ikut pelatihan tersebut. Namun, saat pelaksanaan, yang hadir hanya 7 orang.

Akhirnya, satu kelas yang seharusnya diisi 16 orang, hanya terisi sebagian. Kondisi ini sangat disayangkan karena kuota pelatihan yang kosong sebenarnya bisa dimanfaatkan warga lain.

"Kemarin digital marketing itu yang diusulkan ada 30 orang, sementara yang ikut pelatihan cuma 7 orang. Akhirnya masuk dalam satu kelasnya cuma 16, disayangkan," katanya.

Padahal, pelatihan digital marketing tersebut terbukti bermanfaat. Salah satu peserta yang lulus bahkan kini bekerja di perusahaan di Hongkong, bukan sebagai pekerja migran, melainkan sebagai staf perusahaan karena memiliki kemampuan digital marketing dan bahasa Inggris yang bagus.

"Tadi ada yang pelatihan digital marketing, kebetulan bahasa Inggrisnya bagus, sekarang kerja di perusahaan Hongkong, bukan sebagai TKW," ungkap Lilik.

Kondisi serupa juga terjadi pada pelatihan keterampilan lainnya. Lilik mengaku, di setiap turun ke lapangan, banyak warga yang mengeluh anaknya lulus SMA, tetapi tidak bekerja. Ia kemudian menawarkan untuk dimasukkan ke Balai Latihan Kerja (BLK).

Awalnya warga antusias, namun saat ditawari pelatihan servis AC, warga mengaku mau. Namun, saat pelatihan dimulai, peserta yang hadir jauh dari target.

"Ternyata orang yang ikut tidak banyak, kita mengajukan 16 orang satu kelas, ternyata hanya 6 atau 8 orang yang hadir," ujarnya.

Hal yang sama terjadi pada pelatihan perbaikan servis mobil dan sepeda motor listrik. Awalnya banyak yang mengaku ingin ikut, tapi realisasinya tidak sesuai harapan.

Lilik menduga, salah satu penyebab sepinya peminat adalah durasi pelatihan yang cukup lama, sekitar dua bulan di BLK, sementara uang transport yang diberikan hanya Rp25 ribu.

"Mungkin karena dua bulan pelatihannya di BLK, terus uang transportnya cuma Rp25 ribu," katanya.

Bagi warga yang harus mengeluarkan ongkos lebih besar untuk berangkat, uang transport sebesar itu dinilai tidak cukup dan membuat mereka enggan mengikuti pelatihan sampai selesai.

Selain soal minat dan biaya transport, Lilik juga menyoroti lemahnya sosialisasi program pelatihan Pemkot Surabaya. Pemkot dinilai masih mengandalkan media sosial seperti Instagram dan website Dinas Tenaga Kerja untuk menyebarkan informasi pelatihan.

Padahal, tidak semua warga aktif di media sosial. Mengingat banyak warga yang tidak tahu ada pelatihan gratis karena informasinya tidak sampai ke mereka.

"Terkait Pemkot Surabaya juga mengadakan pelatihan bagi anak muda, masalahnya orang itu tidak tahu ada sosialisasi, tidak mau melewati RT RW, justru lewat Instagram, kayak di Dinas Tenaga Kerja. Kalau orangnya tidak aktif, tidak tahu," tegasnya.

Menurut Lilik, pemerintah seharusnya menyampaikan informasi program melalui struktur pemerintahan terkecil, mulai dari RT, RW, hingga Lurah. Mengingat RT/RW lah yang paling tahu kondisi warganya dan paling cepat menyebarkan informasi.

"Saya tuh sering bilang, kenapa harus lewat begitu? Mereka punya RT, RW, jadi kemudian semuanya tahu," ujarnya.

Ia menambahkan, di Surabaya, kegiatan kumpul warga sangat banyak. Sayangnya, fasilitas untuk sosialisasi program-program pemerintah di tingkat kampung masih belum cukup difasilitasi oleh Pemkot Surabaya.

Lilik berharap, ke depan ada pola baru dalam pengusulan pelatihan. Bukan lagi pemerintah yang menentukan jenis pelatihan, tapi warga sendiri yang mengusulkan sesuai kebutuhan dan potensi yang mereka miliki.

"Harapannya dari unsur masyarakat sendiri, kalau memang mereka membutuhkan itu, boleh kemudian komunikasi, baik melalui DPRD atau lewat kelurahan. Kebutuhan apa sebenarnya yang mereka butuhkan untuk memperkuat potensi agar bisa bekerja secara maksimal, atau tidak harus dia menjadi pekerja, tetapi dia memiliki usaha dan sebagainya," jelasnya.

Dari sisi pemerintah, Lilik meminta agar setiap program pelatihan disampaikan lewat struktur pemerintah yang terkecil, mulai dari RT, RW, Lurah.

"Ketika ada program-program, sebaiknya disampaikan lewat struktur pemerintah yang terkecil, mulai dari RT, RW, Lurah. Kalau RT kan semuanya jadi tahu," katanya.

Lilik juga menyoroti adanya penolakan di tingkat kelurahan saat ada bantuan pelatihan dari Pemprov Jatim. Ada anggapan bantuan dari provinsi tidak perlu karena sudah ada dari Pemkot Surabaya. Padahal, kenyataannya bantuan tersebut belum tentu sampai ke warga yang membutuhkan.

"Kita ini sebenarnya di dapil Surabaya, kadang-kadang ada hal yang kita tidak bisa. Jadi ada penolakan, tidak usah, kan sudah dikasih dari Pemprov Jatim. Padahal sebenarnya ternyata belum sampai kepada orang tersebut," ungkapnya.

Ia berharap kelurahan lebih terbuka dan welcome terhadap bantuan apapun dari provinsi, karena tujuannya sama, untuk kebutuhan warganya.

"Saya juga berharap kelurahan itu juga welcome, kalau misalnya provinsi memberikan bantuan apapun kepada warganya, ya biarkan saja, silahkan, itu juga untuk kebutuhan warganya," pungkasnya.

Tags

Berita Terkait