Anggota Komisi E DPRD Jatim Suli Da'im
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan Surat Edaran (SE) meminta pemerintah daerah untuk menggelar sholat minta hujan di tengah meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jawa Timur.
SE Nomor : 400.8.1/37860/011.2/2026 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Shalat Istisqa itu mempertimbangkan kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur.
Mengingat hingga awal Oktober 2026, tercatat 25 kabupaten dan kota telah menetapkan status kedaruratan kekeringan.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Suli Da'im menilai langkah tersebut sebagai bentuk ikhtiar terakhir setelah berbagai upaya teknis dilakukan.
"Jadi kalau kemudian usaha sudah dilakukan, kemudian langkah-langkah sudah kita lakukan, terakhir memang tawakal kepada Allah. Jadi kita serahkan pada Allah dengan apa? Dengan sholat minta hujan," ujar Suli.
Menurutnya, berbagai upaya penanganan karhutla sebenarnya telah dilakukan, termasuk Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau rekayasa cuaca untuk membuat hujan buatan. Namun, hingga kini belum ada evaluasi yang jelas mengenai efektivitasnya.
"Karena upaya sudah kita lakukan, cuma kita kan belum bisa mengevaluasikan sejauh mana upaya yang kita lakukan. Rekayasa cuaca agar turun hujan sudah dilakukan, ini pun juga kita lihat sudah seberapa besar langkah yang kita lakukan," katanya.
Politisi asal PAN itu mengaku selama ini dirinya tidak tahu sejauh mana sesungguhnya upaya untuk rekayasa cuaca. Tingkat keberhasilannya sampai sekarang, DPRD Jatim belum mendapatkan.
"Cara melakukan itu kemudian tingkat akurasi daripada upaya yang dilakukan itu," sambungnya.
Suli menilai SE Gubernur untuk menggelar sholat minta hujan sebagai langkah yang tepat.
"Kalau sekarang Ibu Gubernur mengeluarkan surat edaran agar daerah melakukan sholat minta hujan, kita apresiasi, itu jalur langit yang kita lakukan," tegasnya.
Selain jalur langit, Suli mendorong adanya penguatan armada di darat dan udara. Ia mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki helikopter khusus untuk penanganan bencana, terutama untuk memadamkan karhutla.
Usulan tersebut disampaikannya dalam rapat di Komisi E DPRD Jatim.
"Kemarin saya usul di komisi agar dilakukan pengadaan helikopter karena wilayah yang segini besarnya Jawa Timur, armada untuk mengatasi bencana, terutama helikopter tidak punya ini," ungkapnya.
Menurutnya, wilayah Jatim yang sangat luas tidak sebanding dengan kemampuan mobil pemadam kebakaran yang ada. Data terakhir, terdapat 66 kejadian karhutla dengan total 9.600 hektare lahan terbakar di 24 kabupaten di Jawa Timur.
Suli meminta Pemprov Jatim untuk menghitung ketika terjadi kebakaran hutan, berapa kekuatan mobil pemadam kebakaran dan berapa waktu yang dibutuhkan.
"Taruhlah kalau ini sekarang ada 200 atau 1000 kendaraan pemadam kebakaran, 1000 itu bisa menjangkau berapa meter, berapa hektare lahan yang bisa kita eksekusi," jelasnya.
Suli membeberkan ada 9600 hektare lahan, kemudian terjadi 66 kejadian kebakaran di 24 kabupaten yang ada di Jawa Timur. Pemprov Jatim harus bisa mengukur biaya dan efektivitas helikopter untuk pemadam kebakaran yang ada.
" Jangan, kemudian setelah sini tadi dipadamkan, ditinggal lagi mengambil air, kembali lagi kebakaran," paparnya.
Ia menilai, dengan wilayah jangkauan yang luas, Jatim sudah selayaknya memiliki armada helikopter sendiri untuk penanganan hal-hal yang bersifat urgen.
Nantinya helikopter juga bisa digunakan hal-hal tertentu, karena wilayah Jatim cukup luas, belum lagi daerah kepulauan. Dengan adanya helikopter, bisa menunjang mobilitas gubernur, sehingga kegiatan Gubernur Khofifah bisa berjalan dengan baik.
"Dengan wilayah jangkauan yang luas itu tidak ada salahnya kalau kemudian kita ini Jawa Timur punya armada helikopter sendiri untuk melakukan upaya-upaya dalam hal-hal yang bersifat urgent," ujarnya.
