Hery Purnobasuki Guru Besar FST Universitas Airlangga Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan Universitas Airlangga
Klikwarta.com - Bagi sebagian orang, membicarakan Sustainable Development Goals atau SDGs sering kali terasa seperti mendengarkan jargon teknokratis yang melayang jauh di awan. Tujuh belas tujuan global yang dirumuskan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu kerap dipandang sekadar etalase diplomasi, dokumen tebal di meja birokrat, atau target moral yang mahal dan membebani neraca anggaran. Anggapan klasik yang kerap muncul menyatakan bahwa mengejar target lingkungan dan sosial berarti harus mengorbankan laju pertumbuhan produk domestik bruto. Narasi semacam itu menempatkan keberlanjutan dan kemakmuran finansial dalam gelanggang pertarungan zero-sum game, di mana satu pihak hanya bisa menang jika pihak lain mengalah.
Padahal, lanskap perekonomian global telah berubah secara dramatis dan menuntut cara pandang baru yang lebih jernih.
Mempertahankan paradigma ekonomi linier yang bertumpu pada formula ambil, buat, dan buang justru menjadi resep paling ampuh untuk mengundang krisis finansial jangka panjang. Degradasi lingkungan, kelangkaan bahan baku, krisis iklim, serta ketimpangan sosial bukan lagi sekadar isu etika, melainkan variabel risiko nyata yang mampu menggerus stabilitas makroekonomi dan memicu inflasi pangan yang tak terkendali. Di sinilah SDGs hadir bukan sebagai beban biaya tambahan, melainkan sebagai kompas penunjuk arah yang memandu rekonstruksi mesin ekonomi nasional agar berdaya tahan tinggi dan berdaya saing global.
Secara ilmiah, keterkaitan antara modal alam, keadilan sosial, dan produktivitas ekonomi telah terbukti kokoh. Ketika sebuah negara mengabaikan modal alamnya demi mengejar pertumbuhan kuantitatif jangka pendek, negara tersebut sebenarnya sedang meminjam kemakmuran masa depan dengan suku bunga kerusakan ekologis yang teramat tinggi.
Biaya pemulihan bencana alam, hilangnya produktivitas tenaga kerja akibat masalah kesehatan, serta krisis air bersih merupakan kebocoran ekonomi yang nyata. SDGs menyediakan kerangka kerja holistik untuk memastikan bahwa setiap rupiah nilai tambah yang tercipta tidak meninggalkan eksternalitas negatif yang kelak harus dibayar mahal oleh generasi berikutnya.
Integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam aktivitas pasar secara langsung membuka ceruk pertumbuhan ekonomi baru yang luar biasa luas. Transformasi menuju energi bersih, transisi ke model pertanian regeneratif, dan adopsi ekonomi sirkular bukan hanya tentang menekan emisi karbon, melainkan tentang rekayasa industri bernilai tambah tinggi.
Sebagai contoh, pergeseran dari ketergantungan bahan bakar fosil menuju bauran energi terbarukan merangsang pembentukan rantai pasok manufaktur baru, mulai dari riset teknologi baterai hingga instalasi panel surya di kawasan pedesaan. Aktivitas ini secara otomatis mengalirkan likuiditas ke sektor riil dan memicu perputaran uang di tingkat akar rumput secara berkelanjutan.
Peluang emas ini juga tercermin jelas dari pergeseran peta permodalan internasional. Arus modal global saat ini bergerak deras menuju instrumen pembiayaan yang memiliki standar tata kelola lingkungan dan sosial yang terukur. Lembaga keuangan, manajer investasi, dan dana pensiun dunia kian selektif menanamkan modalnya hanya pada proyek yang mengantongi kualifikasi Environmental, Social, and Governance yang kredibel. Negara dan pelaku usaha yang secara serius menyelaraskan portofolionya dengan target SDGs akan menikmati kemudahan akses likuiditas, suku bunga pendanaan yang lebih kompetitif, serta terhindar dari risiko penarikan modal mendadak. SDGs bertindak sebagai paspor kelayakan finansial di panggung pasar modal modern.
Penciptaan lapangan kerja hijau atau green jobs menjadi katalis krusial berikutnya dalam mendongkrak ketahanan ekonomi masyarakat. Lapangan kerja masa depan tidak lagi berputar di sekitar industri ekstraktif konvensional yang padat emisi, melainkan merambah ke sektor manajemen limbah modern, efisiensi energi bangunan, agroteknologi presisi, dan ekowisata berbasis konservasi. Sektor-sektor ini memiliki sifat padat karya sekaligus membutuhkan keterampilan teknis menengah hingga tinggi.
Fenomena ini menciptakan mobilitas sosial vertikal bagi angkatan kerja muda kita, menaikkan upah riil, dan pada akhirnya memperkuat daya beli domestik yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Relevansi SDGs terhadap peningkatan ekonomi juga tampak nyata dalam pembenahan rantai pasok industri manufaktur melalui ekonomi sirkular. Dalam skema industri tradisional, limbah sisa produksi dianggap residu nirfaedah yang langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir.
Pendekatan SDGs memandang setiap residu sebagai sumber daya potensial yang dapat diolah kembali menjadi bahan baku sekunder bernilai ekonomis tinggi.
Efisiensi material ini memangkas biaya impor bahan baku mentah, menstabilkan neraca perdagangan, dan melindungi industri manufaktur domestik dari volatilitas harga komoditas global yang kerap tak menentu.
Dimensi sosial SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, perbaikan gizi, dan pemerataan akses pendidikan bermutu, pada hakikatnya adalah investasi akumulasi modal manusia.
Produktivitas sebuah negara sangat ditentukan oleh kapasitas kognitif, kebugaran fisik, dan keterampilan angkatan kerjanya. Upaya menekan angka tengkes atau stunting dan mempermudah akses pendidikan vokasi secara langsung berkontribusi pada kurva produktivitas jangka panjang.
Angkatan kerja yang sehat dan terdidik mampu mengadopsi teknologi baru dengan cepat, menghasilkan inovasi produk bernilai tinggi, serta melepaskan perekonomian dari jeratan jebakan pendapatan menengah atau middle-income trap.
Pembangunan wilayah yang berkeadilan juga memperoleh pijakan yang kokoh melalui kompas keberlanjutan ini. Sentralisasi pertumbuhan yang hanya bertumpu di kota-kota megapolitan kerap melahirkan inefisiensi berupa kemacetan akut, polusi udara, dan melonjaknya biaya hidup perkotaan. SDGs mendorong desentralisasi kemakmuran melalui penguatan konektivitas desa-kota, pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif, dan hilirisasi komoditas lokal berbasis kearifan wilayah.
Ketika sentra-sentra ekonomi di daerah mampu mengolah sumber daya alamnya secara mandiri tanpa merusak ekosistem setempat, disparitas ekonomi antarwilayah dapat ditekan secara signifikan tanpa menciptakan ledakan urbanisasi yang destruktif.
Tentu saja, menempatkan SDGs sebagai kompas ekonomi menuntut keberanian politik dan orkestrasi kebijakan lintas sektor yang sinkron. Paradigma lama birokrasi yang gemar bekerja dalam sekat-sekat silo sektoral harus segera ditinggalkan. Regulasi fiskal, seperti penerapan skema pajak karbon yang berkeadilan, insentif pajak bagi industri ramah lingkungan, serta deregulasi birokrasi untuk investasi hijau, perlu terus diperkuat agar dunia usaha memiliki insentif ekonomi yang rasional untuk bertransisi. Sinergi antara dunia akademik sebagai lumbung riset, sektor swasta sebagai mesin inovasi pasar, dan pemerintah sebagai regulator menjadi syarat mutlak terwujudnya ekosistem ekonomi berkelanjutan.
Tantangan pendanaan awal transisi sering kali dijadikan dalih untuk menunda adopsi prinsip keberlanjutan secara menyeluruh. Namun, kalkulasi risiko membuktikan bahwa biaya kelambanan bertindak jauh lebih besar daripada investasi mitigasi yang digelontorkan hari ini. Kerugian ekonomi akibat perubahan cuaca ekstrem terhadap sektor pertanian dan infrastruktur pesisir dapat menghapus capaian pertumbuhan ekonomi dalam hitungan tahun. Memandang SDGs sebagai instrumen mitigasi risiko sekaligus pembuka peluang investasi adalah keputusan rasional bagi setiap pengambil kebijakan ekonomi yang berorientasi ke depan.
Kemandirian ekonomi sebuah bangsa pada abad ini tidak lagi diukur semata-mata dari seberapa banyak cadangan tambang yang berhasil dikeruk atau seberapa cepat hutan alam dikonversi menjadi lahan komersial. Standar kemakmuran modern diukur dari kemampuan sebuah bangsa menjaga pertumbuhan yang tangguh terhadap guncangan, inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, dan selaras dengan daya dukung biosfer tempat kita hidup. Keberlanjutan bukan lagi opsi sampingan atau hiasan laporan tahunan perusahaan, melainkan prasyarat mutlak bagi kelangsungan sistem ekonomi itu sendiri.
Melihat kembali fungsi dasarnya, kompas tidak pernah memperlambat laju perjalanan kapal, melainkan memastikan agar kapal tidak karam di perairan dangkal dan tiba di pelabuhan tujuan dengan selamat. SDGs adalah kompas navigasi tersebut bagi perekonomian bangsa kita. Dengan mengarahkan haluan pembangunan ke titik temu antara kelestarian alam, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi, kita tidak sekadar membangun perekonomian yang tumbuh cepat di atas kertas statistik, melainkan menenun kemakmuran yang kokoh, bermartabat, dan abadi bagi generasi mendatang. (**)
