Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso (Foto : dok. Faisal NR/Klikwarta.com)
Klikwarta.com, Kabupaten Blitar - Wakil Bupati (Wabup) Blitar Rahmat Santoso akhirnya mengutarakan pandangan dan sikapnya terkait isu 7 kecamatan di Kabupaten Blitar wilayah selatan yang berkehendak memisahkan diri dari Kabupaten Blitar.
Wakil bupati yang biasa dikenal dekat dengan berbagai lapisan masyarakat itu akan lebih sering datang ke Kabupaten Blitar wilayah selatan menjalin komunikasi secara langsung bersama masyarakat setempat untuk melakukan dialog. Dialog ini untuk menyerap aspirasi sekaligus memonitor secara langsung isu pemisahan dari Kabupaten Blitar itu faktanya seperti apa.
"Jadi monggo siapapun yang ingin menyampaikan saran, masukan, kritik maupun keluhannya menganai apa pun bisa langsung ketemu saya,” ungkapnya kepada Klikwarta.com langsung dari Makkah Al Mukaramah, Selasa (7/3/2023).
Rahmat mengaku memahami betul apa yang menjadi harapan masyarakat Kabupaten Blitar selatan terhadap infrastruktur yang memerlukan perbaikan besar. Tidak hanya infrastruktur, keluhan masyarakat dalam hal lainpun juga ia fikirkan agar dapat segera terpecahkan persoalannya.
Demi melancarkan mewujudkan aspirasi masyarakat itu, ia bahkan siap ngantor di tujuh kecamatan Kabupaten Blitar wilayah selatan secara bergiliran. Melalui kesempatan itu dia akan bertemu masyarakat secara langsung guna menggali informasi dan aspirasi, sehingga tidak hanya menerima informasi yang masuk dari beberapa pihak saja.
"Supaya terjadi komunikasi dua arah, antara masyarakat, pemerintah desa dan pemkab. Rencananya saya akan ngantor di desa wilayah Blitar selatan, agar bisa langsung bertemu dan berdialog dengan warga disana. Dan saya lihat ini wujud kehadiran pemerintah daerah Kabupaten Blitar di masyarakat. Kira-kira begitu," jelas pria yang juga Wakil Ketua DPW PAN Jawa Timur itu.
Wabup Rahmat berharap dengan melakukan intensifikasi komunikasi langsung dengan warga Kabupaten Blitar selatan itu akan membawa perubahan besar terhadap harapan masyarakat setempat yang sudah lama didambakan, yakni dapat terciptanya infrastruktur yang layak serta kesejahteraan masyarakat secara merata.
Menengok perkembangan realiasi anggaran untuk prioritas pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat, Rahmat mengatakan masih dalam proses. Harapannya, dalam waktu dekat anggaran dari pusat untuk Kabupaten Blitar khususnya wilayah selatan itu sudah cair sehingga tinggal pengerjaannya.
“Hasil dari kunjungan Komisi 5 DPR RI Februari kemarin sudah jelas akan dibantu anggaran dari APBN dan sekarang sedang berproses, agar tahun 2023 ini bisa segera terealisasi,” tandasnya ditengah agendanya di Saudi Arabia untuk melakukan ibadah Umrah.
(Pewarta : Faisal NR)
