Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas
Klikwarta.com, Jakarta - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas mengajak supaya warga Indonesia yang plesiran ke luar negeri jangan hanya berbelanja, tapi juga cari peluang produk Indonesia bisa diekspor ke sana.
Ajakan sekaligus pesan itu disampaikan Anwar Abbas pada Jum’at malam (30/10) dalam Pengajian PP Muhammadiyah yang mengangkat tema “Muhammadiyah Dalam Politik Kebangsaan” yang digelar di Aula KH. Ahmad Dahlan Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta.
Terlebih bagi para pelancong Indonesia yang ke Cina, Anwar Abbas menekankan, jangan terlalu euforia berbelanja barang murah dari Cina. Sebab jika kebiasaan itu diteruskan dan bisa diperluas, maka pelaku usaha di Indonesia dikhawatirkan gulung tikar.
Namun demikian, dirinya juga tidak menutup mata terkait dengan ketimpangan kemajuan teknologi yang dimiliki Cina dengan Indonesia. Melihat kenyataan itu, Indonesia masih butuh waktu panjang sehingga bisa bersaing dengan Cina.
“Sehingga dalam kalkulasi saya, akan sulit bagi kita jika akan memproduksi sesuatu akan bisa berkompetisi dengan produk Cina, akan bisa mengalahkan harga yang ditawarkan oleh produk Cina,” ungkapnya.
Anwar mengamati, pesatnya kemajuan teknologi yang dimiliki Cina meniscayakan untuk menghasilkan produk yang lebih murah. Sebab biaya produksi dapat ditekan sehingga sangat murah.
Mengulas pertemuannya dengan George Soros berapa tahun yang lalu, Anwar Abbas melihat masalah Indonesia yang masih pelik untuk diselesaikan adalah etika elit yang rendah dan kondisi hukum yang bisa dibeli.
“Etika ini masih mengganggu di negara kita ini, dan kita masih terganggu dengan masalah-masalah yang sebenarnya administrtaif prosedural,” ungkapnya.
Anwar Abbas menyebut, teramat banyak produk hukum maupun kebijakan lain di negara ini yang lebih berpihak pada investor besar, namun seperti enggan berpihak pada rakyat kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari roda ekonomi kecil.
“Jadi kalau seandainya kita ingin membawa negara ini berkemajuan adalah supaya hukum harus tegak, etika harus kita junjung tinggi,” katanya.
Dia khawatir jika hukum bisa dibeli dan tak bisa ditegakkan, yang berlaku di Indonesia ini adalah hukum rimba. Oleh karena itu, supaya hal itu tidak terjadi maka diperlukan langkah tegas untuk menjadikan hukum sebagai panglima.
(Kontributor : Arif)
