KPU Bitung Gelar Rakor Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan
Klikwarta.com, Bitung - KPU Bitung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan(PDPB) yang berlangsung di Aula KPU Bitung. Kamis, (5/11/26).
Dalam rakor ini, hadir dua Nara Sumber, yakni Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Disdukcapil Kota Bitung, Christian Wurangian.
Serta Kasubsi ll Bidang Intelijen Kejari Bitung, Yulio Yosua dan juga hadir para undangan diantaranya Bawaslu Bitung, para Camat serta perwakilan masing masing Parpol.
Ketua KPU Bitung, Deslie D. Sumampouw dalam sambutannya mengajak untuk bersama mencermati perubahan data penduduk termasuk isu yang sangat krusial saat ini yakni penegasan status 133 warga yang menerima SK sebagai Warga Negara Indonesia beberapa waktu lalu.
"133 status ini harus kita perjelas serta tahapan tahapannya agar melalui rakor ini mendapat pencerahan, sebab angka ini bukan sedikit, dan ini bisa saja dimanfaatkan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab," Jelas Sumampouw.
Untuk itu melalui rakor ini dirinya mengajak untuk bersama sama mengawal data pemilih di kota Bitung yang bertujuan menciptakan zero kegandaan sebagai langkah antisipasi demi pelaksana pemilu yang lancar.
Dikesempatan yang sama, Komisioner KPU Bitung, Kadiv Perencanaan, Data, dan Informasi, Frangky Takasihaeng menyampaikan rakor kali ini diharapkan dapat membangun pemahaman yang sama untuk menghasilkan data pemilih untuk dapat dipertanggung jawabkan.
"Sementara, proses pemutakhiran data ini kami terus diawasi oleh kejaksaan dan Bawaslu. Kami berharap rakor ini dapat meningkatkan manfaat, khususnya data yang komprehensif dan akurat," Jelasnya.
Terkait status 133 warga yang menerima SK kewarganegaraan, Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Disdukcapil Kota Bitung, Christian Wurangian menjelaskan
Dengan demikian, melalui rapat koordinasi ini, KPU Bitung berharap terjalin kesamaan pemahaman dan koordinasi antarinstansi dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyelenggaraan pemilu yang tertib dan lancar. (**)
